DEWAN

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tambahan anggaran sekitar Rp1,235 triliun dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 tidak sekadar dibelanjakan untuk mengejar serapan.

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO – Arah pengelolaan keuangan daerah Kota Mojokerto memasuki babak baru. Pemerintah Kota Mojokerto bersama DPRD Kota Mojokerto resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO//SUMENEP - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Molyadi memberi perhatian khusus bagi penyintas lumpuh Sulistiara (25), warga Kampung Jeruk Porot, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD-P) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain kebutuhan jamban bagi warga miskin, efektivitas pengelolaan sampah, dan pengadaan gerobak sampah, ditemukan pula ketidaksinkronan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

JATIMPOS.CO // SURABAYA – Sejumlah kejadian dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur. Fraksi tersebut mendorong evaluasi terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pagu anggaran Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam Perubahan APBD 2026 turun Rp104,49 miliar. Komisi E DPRD Jatim meminta penurunan anggaran tersebut tidak mengurangi pemenuhan kewajiban gaji guru dan layanan dasar pendidikan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Sriatun enggan memberikan tanggapan ketika dimintai komentar terkait kasus dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memungkinkan pembangunan jalan kabupaten menggunakan anggaran provinsi, terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyampaikan sederet catatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur memberi perhatian terhadap program pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita yang menyasar 30 kabupaten/kota. Dalam pembahasan Perubahan APBD Jatim 2026, anggaran yang disiapkan untuk intervensi tersebut sebesar Rp4,5 miliar.