DEWAN

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti pengungkapan 1.870 kasus narkoba dengan 2.382 tersangka sepanjang Juli hingga September 2026. Angka tersebut menjadi perhatian serius, terutama di tengah ancaman peredaran narkotika yang mulai menyasar kawasan permukiman.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat sistem transportasi massal, termasuk landasan hukum pengembangan dan perluasan layanan Bus Trans Jatim.

JATIMPOS.CO//JOMBANG – Memasuki usia ke-81, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran daerah dinilai belum cukup apabila belum berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat kecil.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jatim yang mencapai 6.154 pekerja sepanjang Januari–September 2026. Kondisi ini dinilai perlu direspons melalui program penciptaan lapangan kerja yang memberikan hasil nyata.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pemetaan kawasan rawan bencana di Kota Surabaya menjadi sorotan Komisi A DPRD Surabaya dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Pasalnya, dari 31 kecamatan yang ada, hanya 30 kawasan disebut masuk dalam pemetaan kerawanan bencana yang dipaparkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

JATIMPOS.CO//PAMEKASAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan menyoroti ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat yang mencapai 82 persen. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai stagnan di kisaran Rp37 miliar dalam pembahasan Rancangan APBD 2027.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Dalam hasil pembahasan tersebut, pemenuhan dana cadangan sebesar Rp600 miliar harus diselesaikan paling lambat melalui APBD 2028.

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO - DPRD bersama Bupati Mojokerto menyepakati pencabutan empat peraturan daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Langkah deregulasi ini diharapkan mampu memangkas tumpang tindih aturan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN — Pemerintah Kabupaten Madiun memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 mencapai Rp 1,88 triliun atau meningkat sekitar 4 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp 1,807 triliun. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, sementara DPRD mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan fungsi pengawasan legislatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap harus berjalan kritis meski partainya menjadi bagian dari pendukung pemerintah daerah.