DEWAN

JATIMPOS.CO//PAMEKASAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan menyoroti ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat yang mencapai 82 persen. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai stagnan di kisaran Rp37 miliar dalam pembahasan Rancangan APBD 2027.

JATIMPOS.CO//SURABAYA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, menilai Kabupaten Tuban memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur. Optimalisasi sektor industri, maritim, perikanan, dan pariwisata dinilai penting untuk memperkuat pemerataan pembangunan daerah.

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO - DPRD bersama Bupati Mojokerto menyepakati pencabutan empat peraturan daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Langkah deregulasi ini diharapkan mampu memangkas tumpang tindih aturan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

JATIMPOS.CO//SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai 212.914 kasus pada Agustus 2026. Pemerintah daerah diminta memperkuat pengendalian polusi udara dan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan fungsi pengawasan legislatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap harus berjalan kritis meski partainya menjadi bagian dari pendukung pemerintah daerah.

JATIMPOS.CO/TUBAN — Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tuban mulai membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perangkat Desa untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Jawa Timur. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memastikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat turut dirasakan warga di wilayah pinggiran.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan pemeriksaan tata kelola pertambangan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepatuhan perizinan, melindungi lingkungan, menjaga keselamatan warga, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur.

JATIMPOS.CO//SEMARANG – Komisi A DPRD Jawa Timur mempelajari skema pencadangan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) di Jawa Tengah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pilgub Jatim.