Colors: Green Color

JATIMPOS.CO//SURABAYA  – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Kampung Cerdas memasuki fase krusial. Setelah Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri memberikan tenggat penyelesaian selama 30 hari usai rapat Badan Musyawarah (Banmus), Panitia Khusus (Pansus) bergerak mempercepat pembahasan dengan mempertemukan seluruh pihak terkait guna menyamakan persepsi hukum sebelum regulasi tersebut disahkan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, perusahaan daerah yang terus merugi dan tidak produktif perlu dievaluasi secara menyeluruh.

JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Program pemberdayaan ekonomi menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, di Daerah Pemilihan (Dapil) I. Berbagai usulan yang mengemuka didominasi permintaan bantuan sarana usaha produktif, mulai dari perikanan darat hingga kendaraan operasional roda tiga.

 

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep yang menewaskan lima orang mendapat perhatian Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Abrari. Legislator asal Madura itu meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pelayaran, termasuk memastikan seluruh kapal diperiksa sebelum beroperasi.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (5/8/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – DPRD Kota Surabaya mendorong perubahan mendasar dalam pola pengendalian banjir di Kota Pahlawan. Jika selama ini normalisasi saluran air cenderung dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat, Panitia Khusus (Pansus) Pengendalian dan Penanggulangan Banjir mengusulkan sistem yang lebih terencana dan preventif melalui normalisasi berkala setiap tiga tahun, didukung penyediaan peralatan di seluruh kelurahan.