DEWAN

JATIMPOS.CO//SURABAYA– DPRD Kota Surabaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda), Senin (19/10/2026). Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat pengelolaan air limbah rumah tangga sekaligus menekan potensi pencemaran lingkungan di Kota Pahlawan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pemetaan kawasan rawan bencana di Kota Surabaya menjadi sorotan Komisi A DPRD Surabaya dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Pasalnya, dari 31 kecamatan yang ada, hanya 30 kawasan disebut masuk dalam pemetaan kerawanan bencana yang dipaparkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan-Partai Solidaritas Indonesia (PPP-PSI) DPRD Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jawa Timur untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum lintas kabupaten/kota. Usulan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Erick Komala, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (19/10/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Dalam hasil pembahasan tersebut, pemenuhan dana cadangan sebesar Rp600 miliar harus diselesaikan paling lambat melalui APBD 2028.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, meminta Kementerian Koperasi mengkaji ulang wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut belum tepat diterapkan karena kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur koperasi masih perlu diperkuat.

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN — Pemerintah Kabupaten Madiun memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 mencapai Rp 1,88 triliun atau meningkat sekitar 4 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp 1,807 triliun. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, sementara DPRD mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti pengungkapan 1.870 kasus narkoba dengan 2.382 tersangka sepanjang Juli hingga September 2026. Angka tersebut menjadi perhatian serius, terutama di tengah ancaman peredaran narkotika yang mulai menyasar kawasan permukiman.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat sistem transportasi massal, termasuk landasan hukum pengembangan dan perluasan layanan Bus Trans Jatim.

JATIMPOS.CO//JOMBANG – Memasuki usia ke-81, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran daerah dinilai belum cukup apabila belum berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat kecil.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jatim yang mencapai 6.154 pekerja sepanjang Januari–September 2026. Kondisi ini dinilai perlu direspons melalui program penciptaan lapangan kerja yang memberikan hasil nyata.