DEWAN

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Budiono menilai pengungkapan penyelundupan narkotika dengan barang bukti sekitar 3,37 ton di Kabupaten Gresik menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Jawa Timur.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur agar usulan sekitar 2.100 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026 disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi dan kemampuan fiskal daerah.

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Persoalan administrasi kependudukan kembali menjadi temuan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, menemukan masih adanya warga yang tidak dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka terblokir saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke

JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan penjelasan secara rinci terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (2/7/2026), saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,38 triliun perlu menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Harapan puluhan warga Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya, untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati selama bertahun-tahun mulai menemukan titik terang. Setelah empat kali rapat dengar pendapat (RDP) tertunda akibat ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN), Komisi A DPRD Kota Surabaya akhirnya berhasil mempertemukan seluruh pihak dalam forum mediasi yang digelar Selasa (30/6/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Andy Firasadi meminta Polri terus membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat seiring peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi E, Zeiniye, menggelar seminar nasional bertema "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Hotel Grand Padis, Bondowoso, Selasa (30/6/2026).