DEWAN

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta fasilitasi pengembangan hilirisasi peternakan bagi peternak rakyat dilakukan secara jelas, objektif, transparan, dan tepat sasaran.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Biro Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembentukan tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi C DPRD Jatim, H. Mohammad Soleh, yang menilai keberadaan biro baru perlu diikuti pembenahan tata kelola BUMD.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal yang merupakan inisiatif Komisi B DPRD Jatim.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi terbentuk. Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa mengingatkan agar pembentukan biro tersebut tidak berhenti pada penambahan struktur birokrasi.

JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Fraksi Demokrat-PKS DPRD Kabupaten Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperjelas substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Fraksi menilai perlindungan lahan pertanian harus diikuti kepastian objek, mekanisme insentif, serta perlindungan terhadap hak pemilik tanah.

JATIMPOS.CO/PONOROGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam Rapat Paripurna, lantai 3 gedung DPRD Ponorogo, Rabu (30/9/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun pada 2027 mendapat sorotan tajam DPRD Surabaya. Dewan meminta rencana pembiayaan tersebut tidak sekadar menutup kebutuhan anggaran, tetapi benar-benar dihitung berdasarkan kemampuan fiskal daerah, kemampuan membayar cicilan, serta dampak pembangunan yang dihasilkan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – DPRD Jawa Timur memberikan waktu enam bulan kepada Pemprov Jatim untuk menyusun tiga Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan setelah Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas disahkan menjadi Perda.

JATIMPOS.CO//BANYUWANGI – Setelah melewati sejumlah pembahasan, Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 disahkan dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (30/9/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur meminta pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diikuti dengan pelaksanaan konkret di lapangan.