JATIMPOS.CO//SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan tersebut disampaikan menyusul tingginya dampak bencana selama musim kemarau 2026. Hingga awal Oktober, sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan.
Sementara itu, sejak Juni hingga awal Oktober 2026, tercatat sedikitnya 150 kejadian karhutla di 25 kabupaten/kota dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan,” kata Deni, Rabu (21/10/2026).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam penanganan darurat, seperti distribusi air bersih, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca.
Namun, menurutnya, langkah tersebut harus diikuti pencegahan yang terukur. Terlebih, Pemprov Jatim telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang sudah memiliki cadangan air, berapa titik rawan karhutla yang memiliki sekat bakar, bagaimana kesiapan personel dan peralatannya, sampai berapa cepat respons ketika muncul titik api,” tegasnya.
Deni meminta Khofifah mengonsolidasikan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU SDA, Dinas Pertanian, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peta risiko kekeringan dan karhutla yang terpadu.
Peta tersebut, menurutnya, perlu diperbarui secara berkala hingga tingkat desa. Hasil pemetaan harus menjadi dasar penentuan prioritas anggaran dan distribusi peralatan.
Untuk wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan, pemerintah diminta mempercepat pembangunan sumur dalam, embung, reservoir, jaringan perpipaan, serta perlindungan sumber mata air.
Sementara itu, kawasan rawan karhutla membutuhkan sekat bakar, sumber air, peralatan pemadaman, personel terlatih, sistem deteksi titik api, dan akses menuju lokasi rawan.
“Kalau desa yang kekeringan tahun ini ternyata desa yang sama dengan tahun lalu, berarti kita harus bertanya: apa yang sudah diperbaiki selama satu tahun? Jangan sampai masyarakat setiap kemarau hanya berganti jadwal menunggu mobil tangki,” ujarnya.
Deni juga menyoroti hubungan antara kerusakan hutan dan ketahanan air masyarakat. Kebakaran di sejumlah kawasan, termasuk Bromo, Gunung Butak, Gunung Lawu, Gunung Botak, serta Arjuno-Welirang, menunjukkan besarnya risiko ekologis yang dihadapi Jawa Timur.
Menurutnya, dampak karhutla tidak berhenti setelah api padam. Kerusakan kawasan hutan dapat memengaruhi fungsi lingkungan dalam menjaga sumber air dan mata air.
“Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air dan menjaga mata air. Kalau kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun. Karena itu rehabilitasi pascakebakaran harus menjadi bagian dari penanganan,” katanya.
Selain mitigasi, Deni meminta Pemprov Jatim mengevaluasi belanja penanggulangan bencana dalam APBD. Ia menilai anggaran perlu lebih memperhatikan pencegahan dan pengurangan risiko agar dampak sosial serta ekonomi bencana dapat ditekan.
“Lebih baik anggaran bekerja sebelum bencana datang. Bangun sumber airnya, rawat hutannya, siapkan peralatannya, latih masyarakatnya. Jangan APBD terus menerus datang ketika persoalannya sudah menjadi keadaan darurat,” ujar Deni.
Mitigasi kekeringan juga perlu dikaitkan dengan ketahanan pangan. Pemerintah diminta menyiapkan pemetaan lahan rawan kekeringan, pompanisasi, sumur produksi, dan pengelolaan irigasi sebelum tanaman memasuki kondisi kritis.
Deni meminta evaluasi mitigasi kekeringan dan karhutla 2026 menjadi dasar persiapan menghadapi musim kemarau 2027. Evaluasi tersebut perlu mencakup kejadian berulang, luas kerusakan, jumlah warga terdampak, biaya penanganan darurat, serta kebutuhan infrastruktur permanen.
“Jangan masuk musim hujan lalu persoalan kemarau dilupakan. Justru ketika hujan mulai datang, pekerjaan membangun ketahanan air harus dimulai. Embung diperbaiki, sumber air direhabilitasi, daerah tangkapan air dipulihkan dan kawasan bekas kebakaran ditanami kembali,” katanya.
Deni menambahkan, PDI Perjuangan Jatim telah menggerakkan kader untuk membantu masyarakat terdampak. Di Bojonegoro, sekitar 262 ribu liter air bersih disalurkan ke 52 titik, sedangkan di Gresik sekitar 20 ribu liter didistribusikan kepada masyarakat.
Untuk penanganan karhutla, kader di sejumlah daerah turut membantu kebutuhan logistik petugas. PDI Perjuangan Jatim juga menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air untuk menghadapi dampak kebakaran Arjuno, Ringgit, dan Welirang.
Meski demikian, Deni menegaskan gerakan masyarakat dan partai tidak dapat menggantikan tanggung jawab pemerintah. Ia meminta Pemprov Jatim memastikan mitigasi menghasilkan penurunan dampak bencana pada musim kemarau berikutnya.
“Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja,” pungkasnya. (zen)
