JATIM POS online
Portal Berita Jawa Timur 
JATIMPOS.CO//SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperjelas komposisi belanja fungsi pendidikan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
JATIMPOS.CO//SURABAYA — DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Hilirisasi Peternakan menjadi Raperda Inisiatif DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna Internal, Rabu (16/9/2026).
JATIMPOS.CO//SURABAYA - Komisi C DPRD Kota Surabaya kembali menelusuri persoalan hak penguasaan tanah di wilayah Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes. Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) atas permintaan audiensi warga yang mengaku sebagai ahli waris (alm) Rawi.
JATIMPOS.CO//SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemprov Jatim tidak hanya mengandalkan bursa kerja atau job fair untuk mengatasi persoalan pengangguran.
JATIMPOS.CO//SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti penurunan alokasi belanja modal dalam Rancangan APBD Jatim 2027. Anggaran belanja modal tercatat Rp1,679 triliun atau turun 22,3 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.
JATIMPOS.CO//SURABAYA — Gas dilaporkan muncul dari sumur bor milik warga di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, setelah pengeboran mencapai kedalaman sekitar 40 meter.
JATIMPOS.CO//SURABAYA – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri mendapat perhatian dari DPRD Jawa Timur.
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Aulia Hany Mustikasari, menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur.
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mempercepat penanganan kekeringan yang mengancam lahan pertanian. Pemerintah diminta bergerak sebelum tanaman mengalami puso atau gagal panen.
JATIMPOS.CO/TULUNGAGUNG – DPRD Kabupaten Tulungagung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
