JATIMPOS.CO//SURABAYA – Persoalan ketidaktepatan data desil bantuan sosial hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga saat kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono di Jalan Jagalan, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan bahwa penetapan desil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Kondisi itu dikhawatirkan membuat warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan.

Blegur menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi. Menurutnya, pendataan harus dilakukan dengan melihat kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan klasifikasi wilayah atau indikator tertentu.

Ia mencontohkan, kawasan yang dikenal sebagai wilayah usaha belum tentu seluruh penduduknya memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Sebagian di antaranya merupakan pelaku usaha kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Karena itu, Blegur meminta pemerintah melakukan pendataan ulang agar penetapan desil sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

“Harus ada survei kembali terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Jangan sampai karena berada di kawasan usaha, kemudian seluruh warganya dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya berbeda-beda,” ujar Blegur.

Selain persoalan desil, warga juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi banjir menjelang musim hujan. Blegur menyebut, perubahan iklim dan intensitas hujan yang tinggi perlu diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur serta penanganan bencana.

Menurutnya, banjir menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah Surabaya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan langkah mitigasi dilakukan sebelum curah hujan meningkat.

Blegur berharap, pekerjaan perbaikan drainase dan gorong-gorong yang sedang berlangsung dapat diselesaikan sebelum musim hujan. Ia juga menyoroti perlunya rumah pompa yang memadai untuk mempercepat pengaliran air saat terjadi genangan.

“Pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi musim hujan. Pekerjaan drainase juga diharapkan bisa segera diselesaikan, termasuk kesiapan rumah pompa untuk mengatasi genangan air,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan genangan tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya dalam sejumlah titik reses, terdapat wilayah kampung yang relatif tidak mengalami banjir, tetapi jalan-jalan utama masih kerap tergenang.

Blegur menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Koordinasi diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan sesuai kebutuhan wilayah.

“Kalau memang di daerah pemilihan kami membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana, pemerintah provinsi juga harus bisa membantu melalui BPBD,” pungkasnya. (zen)