JATIMPOS.CO//KOTA PASURUAN – Enam fraksi DPRD Kota Pasuruan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 senilai Rp920,54 miliar. Sorotan meliputi kemandirian fiskal, ketergantungan dana transfer, efektivitas belanja, pelayanan publik hingga kepastian pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU).
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pasuruan, Sabtu (21/11/2026). Pembahasan mengacu pada tema pembangunan 2027, yakni Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan dalam Menciptakan Daya Saing Daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki Hasan, mengatakan penyampaian pandangan umum merupakan tahapan lanjutan setelah Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo memaparkan penjelasan Raperda APBD 2027 pada 11 November 2026.
"Fraksi-fraksi DPRD telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda dimaksud. Hasilnya disampaikan hari ini dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi," ujar Ismail.
Fraksi Persatuan Hati Nurani (PHN) menegaskan sikap kritis, konstruktif, dan objektif dalam mengawal penggunaan anggaran. Fraksi ini meminta setiap rupiah memberikan manfaat nyata melalui penguatan fiskal, konsistensi data, kepatuhan regulasi, serta belanja yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Amanat Perubahan Indonesia Raya (API) menyoroti delapan prioritas pembangunan yang terbagi dalam dua kelompok kebijakan. Fraksi ini mendorong kemandirian fiskal, penanganan stunting, pemenuhan layanan dasar, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam pandangannya, anggaran penanganan stunting mencapai Rp27,62 miliar, sedangkan alokasi sektor pendidikan tercatat Rp209,97 miliar. API meminta agar pemanfaatan anggaran tersebut benar-benar mendukung pencapaian target pelayanan dasar.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai RAPBD 2027 disusun dalam ruang fiskal yang terbatas. Belanja daerah melampaui pendapatan sebesar Rp125,79 miliar, dengan pembiayaan melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp88 miliar dan pencairan dana cadangan Rp37 miliar.
PKS mendukung tema pembangunan 2027. Namun, fraksi tersebut menilai arah kebijakan itu harus terlihat dalam komposisi belanja yang konkret, terutama untuk memperkuat industri dan perdagangan daerah.
Ketergantungan terhadap dana transfer juga menjadi perhatian. Pendapatan transfer tercatat Rp569,74 miliar atau sekitar 71,7 persen dari pendapatan daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 28,3 persen. Bahkan, pendapatan daerah turun Rp8,57 miliar dibandingkan APBD 2026.
PKS meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi atas penurunan dana transfer sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-95/PK/2026.
Fraksi ini turut mencermati komponen PAD yang berasal dari pajak dan retribusi sebesar Rp78,21 miliar atau 34,8 persen serta pemanfaatan aset dan kerja sama pihak ketiga Rp5,12 miliar atau 2,3 persen.
Selain itu, PKS menyoroti temuan administrasi yang berulang, antara lain kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp660,87 juta dan denda keterlambatan pekerjaan Rp657,33 juta. Pemerintah diminta memperkuat pengawasan agar persoalan serupa tidak terulang.
Persoalan pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) turut menjadi perhatian PKS. Fraksi ini mendukung keberlanjutan proyek tersebut untuk meningkatkan konektivitas dan pembangunan infrastruktur kota.
Namun, pengadaan tanah yang telah dianggarkan dalam APBD 2026 beserta perubahannya belum terealisasi. Sementara itu, kebutuhan anggaran sekitar Rp42 miliar kembali diusulkan dalam RAPBD 2027, meski tidak tercantum secara khusus dalam KUA-PPAS 2027.
Rencana pembiayaan tersebut diperkirakan bersumber dari pencairan dana cadangan sekitar Rp37 miliar dan tambahan anggaran Rp5 miliar.
PKS mempertanyakan dasar penggunaan mekanisme kebutuhan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 94 PP Nomor 12 Tahun 2019, termasuk pemenuhan kriteria Pasal 69 ayat (2).
Fraksi tersebut meminta pemerintah memastikan pengadaan tanah JLU sesuai dokumen perencanaan, ketentuan perundang-undangan, serta prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas keuangan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan optimalisasi kemampuan fiskal, kemandirian pendapatan, dan konsistensi dokumen anggaran. Fraksi ini menghendaki RAPBD 2027 mampu memperkuat pelayanan publik, menggerakkan ekonomi rakyat, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Anggaran bukan sekadar habis dibelanjakan. Anggaran harus menghasilkan perubahan. Setiap rupiah harus jelas dasar, tujuan, penerima manfaat, dan pertanggungjawabannya," menjadi penegasan dalam pandangan umum fraksi tersebut.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak kepastian realisasi pembebasan tanah JLU. Fraksi ini meminta pemerintah tidak kembali memberikan jawaban normatif seperti pembahasan sebelumnya.
"Fraksi tidak butuh jawaban yang sama seperti dulu. Fraksi butuh jawaban yang pasti dari Pemerintah Kota Pasuruan," tegas PKB dalam pandangannya.
Adapun Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Pasuruan yang meraih peringkat pertama penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota se-Jawa Timur tahun 2026. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan DPRD.
Ismail menegaskan, seluruh pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027. Berbagai catatan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan jawaban sekaligus menyempurnakan rancangan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. (shl)