JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung pada April hingga Oktober 2026.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, mengatakan ancaman anomali iklim tersebut berpotensi memicu krisis air bersih serta gangguan produksi pangan jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Melalui Komisi B DPRD Jatim, kami meminta pemerintah provinsi menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kekeringan ekstrem ini, khususnya dinas yang berkaitan dengan pangan seperti pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan agar melakukan koordinasi intensif dengan BPBD,” kata Ony saat dihubungi Surabaya, Minggu (5/4/2926) malam.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan, agar terhubung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, sebanyak 815 desa di 222 kecamatan pada 26 kabupaten berpotensi terdampak kekeringan. Sekitar 410 ribu kepala keluarga juga diperkirakan menghadapi risiko kekurangan air bersih.
Sejumlah wilayah disebut memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi, antara lain kawasan Madura seperti Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Di daratan Jawa, Kabupaten Bojonegoro termasuk daerah yang diperkirakan terdampak signifikan, disusul Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, serta wilayah pantura seperti Gresik, Lamongan, dan Tuban.
Ony menilai langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim, seperti pemetaan daerah rawan dan distribusi air bersih, perlu diperkuat dengan strategi yang lebih terintegrasi.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur air menjadi salah satu kebutuhan mendesak, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi.
“Ini solusi jangka menengah yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan dropping air,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai pembangunan embung desa serta optimalisasi waduk perlu dipercepat guna memperkuat cadangan air baku.
Di sektor pertanian, Ony mengingatkan perlunya penyesuaian pola tanam berbasis kondisi iklim, termasuk penggunaan komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan.
“Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ancaman gagal panen sangat nyata. Ini bisa berdampak pada inflasi pangan,” ujarnya.
Ia juga menyebut pentingnya pembentukan posko terpadu di tingkat kabupaten/kota yang terintegrasi dengan BPBD untuk mempercepat respons penanganan di lapangan, mulai dari distribusi air bersih hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, langkah antisipatif perlu dilakukan lebih awal agar dampak kekeringan tidak mengganggu posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.(zen)
