JATIMPOS.CO/SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyambut positif keberhasilan Kabupaten Bojonegoro mengembalikan ribuan anak ke bangku pendidikan melalui Program Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS). Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kolaborasi lintas pihak yang mulai menunjukkan dampak nyata.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, saya tentu menyambut dan mengapresiasi kabar baik dari Kabupaten Bojonegoro tentang kembalinya 2.212 anak ke sekolah melalui Program Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS),” ujar Sri Wahyuni saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dijamin oleh negara. Karena itu, Sri Wahyuni menilai capaian tersebut perlu dijaga dengan penguatan strategi lanjutan agar tidak terjadi anak putus sekolah kembali.
“Ini menjadi PR kita selanjutnya. Perlu langkah strategis dengan berbagai pendekatan, baik melalui keluarga maupun masyarakat. Mulai dari identifikasi dan pemetaan, penyediaan pendidikan alternatif, kolaborasi lintas sektoral, bantuan biaya pendidikan, hingga pengawasan dan pendampingan agar anak-anak tetap sekolah dan mendapatkan pendidikan berkualitas,” tegasnya.
Ia juga meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi besar yang dapat berkembang melalui pendidikan.
“Dengan pendidikan yang berkualitas, mereka dapat menjadi generasi unggul dan membawa kemajuan bagi masyarakat serta bangsa,” tambahnya.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) data Anak Tidak Sekolah (ATS) per 30 Juni 2025, sebanyak 2.212 anak di Kabupaten Bojonegoro berhasil kembali mengenyam pendidikan, baik melalui jalur formal maupun pendidikan kesetaraan. Namun, masih terdapat 4.143 anak yang terkonfirmasi belum bersekolah dan menjadi fokus penanganan lanjutan.
Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menunjukkan sejumlah faktor penyebab anak tidak bersekolah, dengan faktor ekonomi sebagai yang paling dominan. Sebanyak 875 anak tercatat bekerja, sementara 351 anak tidak melanjutkan pendidikan karena menikah atau mengurus rumah tangga. Faktor motivasi juga cukup signifikan, dengan 425 anak enggan kembali bersekolah dan 131 anak merasa pendidikan yang ditempuh sudah mencukupi.
Selain itu, kendala kesehatan dan disabilitas dialami 253 anak, keterbatasan biaya pendidikan dialami 132 anak, serta faktor sosial seperti kekerasan, perundungan, atau trauma memengaruhi 26 anak.
Pengaruh lingkungan pergaulan tercatat pada 23 anak, sedangkan kendala administratif dan geografis relatif kecil, masing-masing 11 anak tanpa akta kelahiran dan 5 anak terkendala jarak sekolah. Sebanyak 1.495 anak tercatat berada di pondok pesantren, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, sementara 247 anak belum dapat diverifikasi. (zen)
