JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Momentum hari besar keagamaan dinilai berpotensi memicu kenaikan permintaan yang berdampak pada pergerakan harga pangan.
“Kondisi inflasi pangan yang relatif stabil selama akhir tahun harus dipertahankan, bahkan diperkuat dalam beberapa pekan mendatang menjelang Ramadan dan Idulfitri,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Edi Paripurna saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (13/01/26).
Edi menilai langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini agar stabilitas harga tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 Januari 2026, inflasi tahunan (year-on-year) Jawa Timur pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,93 persen, dengan inflasi bulanan mencapai 0,76 persen. Kabupaten Sumenep mencatat inflasi tertinggi sekitar 3,75 persen, melampaui rata-rata provinsi.
BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan sektor pangan masih menjadi faktor sensitif dalam dinamika harga di Jawa Timur.
Sementara itu, pemantauan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan adanya tekanan harga pada sejumlah komoditas strategis, meskipun sebagian lainnya masih berada dalam kondisi relatif stabil.
Per 8 Januari 2026, harga gula pasir tercatat sekitar Rp16.000 per kilogram. MinyaKita di sejumlah kabupaten dilaporkan berada di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter. Harga daging sapi paha belakang berada pada rentang Rp110.000 hingga Rp130.000 per kilogram, sementara bawang merah tercatat sekitar Rp35.602 per kilogram.
Menurut Edi, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan distribusi pasokan berjalan merata dan disparitas harga antarwilayah dapat ditekan.
“Mengoptimalkan cadangan pasokan dan peran Bulog, terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan gula,” ucapnya.
Legislator Komisi B DPRD Jatim ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan data inflasi BPS dan pemantauan harga Siskaperbapo sebagai dasar kebijakan yang lebih proaktif. Stabilitas harga, menurutnya, berpengaruh langsung pada daya beli masyarakat dan kepastian usaha pelaku sektor pangan.
“Apalagi ini menjelang Ramadan dan Idulfitri, permintaan masyarakat terhadap bahan pokok biasa meningkat. Karena itu pergerakan harga kebutuhan pokok ini harus dipantau terus, termasuk kemungkinan dampak dari faktor eksternal seperti cuaca dan biaya logistik,” jelasnya.
“Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, kita berharap Jawa Timur dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga selepas Idulfitri, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika pasar pangan,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Probolinggo–Pasuruan tersebut. (zen)
