JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Setyo Budi, menyampaikan harapannya terkait proses open bidding atau seleksi terbuka pengisian jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan bersih dari praktik jual beli jabatan.
Setyo Budi mengatakan, pengisian jabatan OPD merupakan bagian penting dalam roda pemerintahan. Oleh karena itu, proses seleksi yang dijalankan harus berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, bukan karena intervensi atau kedekatan personal.
"Proses open bidding ini harus benar-benar murni dan profesional. Jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain atau memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan pribadi," tegas Setyo Budi pada Jum'at (25/04/2025).
Ia menambahkan bahwa jual beli jabatan merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mencederai nilai integritas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Setyo Budi juga menekankan pentingnya menjaga marwah Bupati Bondowoso dalam proses ini. Menurutnya, jika proses seleksi dilakukan secara tidak transparan, maka yang dipertaruhkan adalah wibawa kepala daerah.
"Ini menyangkut marwah Bupati. Kalau prosesnya kotor, yang tercoreng bukan hanya panitia seleksi, tapi juga nama baik Bupati," ujar Budi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso
Untuk itu, Komisi 1 DPRD akan mengawasi dengan ketat jalannya proses open bidding. Pihaknya juga akan meminta laporan berkala dari panitia seleksi agar tidak ada ruang untuk penyimpangan.
Ia menyarankan agar setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka kepada publik, termasuk nama-nama peserta, nilai hasil seleksi, hingga keputusan akhir. Dengan begitu, masyarakat bisa turut memantau dan memberi masukan.
"Transparansi ini penting agar semua pihak bisa menilai bahwa yang terpilih memang layak dan pantas menduduki posisi tersebut," katanya.
Selain itu, dirinya juga menghimbau para peserta seleksi untuk tidak mencari jalan pintas demi mendapatkan jabatan. Ia mendorong agar semua peserta bersaing secara sehat dengan mengandalkan kemampuan dan pengalaman kerja.
"Kami ingin menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Jabatan itu amanah, bukan barang dagangan," tambahnya.
Komisi 1 akan terus bersinergi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso dan panitia seleksi agar proses open bidding ini berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan asas meritokrasi. (Eko).
