JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Komisi II DPRD Pamekasan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan petani tembakau.
Dorongan itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi usai mengetahui video himbauan dari seorang pengusaha tembakau ternama di Kabupaten Pamekasan yang viral di media sosial.
Video viral berisi tentang himbauan kepada petani tembakau agar mengurangi luas tanamnya tersebut disampaikan oleh Ceo PT. Bawang Mas Group, H. Khoirul Umam atau Haji Her. Pasalnya, stok tembakau sisa tahun lalu di pabrikan masih penuh.
Namun, imbauan itu bersebrangan dengan pengusaha tembakau lainnya, sebut saja H. Rudiyanto. Pria yang akrab disapa Boss HR itu meminta kepada petani agar tetap menanam tembakau seperti biasanya.
Alasannya, tembakau asal Madura memiliki karakteristik yang tidak dimiliki daerah lain, sehingga dirinya berkeyakinan permintaan tembakau Madura tetap meningkat.
"Pemerintah daerah harus hadir karena efeknya adalah keresahan di masyarakat. Kondisi ini harus segera dijawab oleh pemerintah dengan cara mendiskusikan atau hearing dengan pengusaha tentang bagaimana kondisi terkini terkait dengan pengusahaan tembakau. Kalau kita mau berkaca dengan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau tentu pemerintah harus berada ditengah dalam konflik ini antara pengusaha yang ber-statmen lalu timbulnya keresahan di masyarakat maka pemerintah harus hadir disitu," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan itu, Selasa (22/04).
Kata Faridi sapaan akrabnya, pihaknya telah mendorong Pemkab Pamekasan agar segera membentuk lembaga Tripartit supaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa teratasi.
Akan tetapi jika lembaga tersebut belum terbentuk, maka pemerintah harus segera mengundang pengusaha yang bergerak di bidang tembakau dan perwakilan organisasi yang bergerak di bidang tembakau. Sehingga, diskusi itu menjadi jembatan antara kepentingan petani, kepentingan pengusaha tembakau dan pemerintah.
"Diskusi ini yang harus kita dalami sehingga kalau benar kondisinya serapan tembakau di tahun ini oleh pengusaha sangat kecil, maka harus ada alternatif jangan membiarkan masyarakat itu menimbulkan asumsinya sendiri sehingga menimbulkan kekacauan di masyarakat. Tetapi, kita penting untuk diskusi ini dilakukan secara mendalam supaya ada pemahaman bersama terkait kondisi pengusaha, terkait kondisi petani dan pemerintah yang ini nantinya akan menjadi solusi bersama ditengah-tengah masyarakat," terang mantan aktivis PMII itu.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan ini berharap kepada pemerintah agar segera bertindak, mengingat saat ini petani tengah menyiapkan musim tanam tembakau.
"Pemerintah itu ada karena pelayan masyarakat, tentu tidak boleh membiarkan ini bias kemana-mana lalu terjadi kekacauan di masyarakat. Yang terjadi saat ini keresahan ini menimbulkan tafsir sendiri-sendiri, ini yang tidak kami harapkan," pungkasnya. (did).
