JATIMPOS.CO/BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencatat kinerja positif pada pengelolaan keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,4 triliun atau 109 persen dari target sebesar Rp5,8 triliun. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan daerah pada 2026.
Realisasi daerah ini berdasarkan dua item pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer. Adapun rinciannya meliputi jumlah PAD Kabupaten Bojonegoro dari anggaran Rp1,06 triliun terealisasi Rp 1,13 triliun (106 persen).
Sedangkan jumlah pendapatan transfer terbagi tiga item. Pertama, jumlah pendapatan transfer dana perimbangan dari anggaran Rp 4,23 triliun terealisasi Rp 4,77 triliun (112 persen). Kedua, jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat dari anggaran Rp 417 miliar dengan realisasi Rp 405 miliar (97,04 persen). Ketiga, jumlah pendapatan transfer antar daerah dari anggaran Rp 132 miliar terealisasi Rp 125 miliar (94,24 persen).
Maka total jumlah pendapatan transfer dari anggaran sebesar Rp 4,78 triliun realisasinya Rp 5,3 triliun. "Sehingga dalam APBD Tahun 2025 sisi pendapatan terealisasi 109 persen," jelas Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Rabu (7/1/2026).
Selain dari sisi pendapatan, Wabup Nurul Azizah juga menjelaskan sisi belanja pada postur APBD 2025 dan perencanaan APBD 2026. Berdasarkan evaluasi APBD 2025, belanja direncanakan sebesar Rp 7,87 triliun, dan telah terealisasi per 31 Desember sesuai proyeksi yaitu 80 persen atau Rp6,3 triliun.
Sedangkan pada perencanaan APBD TA 2026, sudah ditetapkan dari sisi pendapatan PAD Murni rencananya sebesar Rp 1,86 triliun. Sedangkan dari Dana Transfer rencananya Rp 3,45 triliun. Artinya jumlah pendapatan 2026 sebesar Rp 5,31 triliun. Sedangkan postur belanja direncanakan Rp 6,49 triliun.
Dengan rencana belanja yang lebih besar dari pendapatan, terdapat selisih (defisit). Namun, masyarakat tidak perlu khawatir, sebab angka ini merupakan bagian dari strategi perencanaan yang matang.
"Defisit telah kami perhitungkan secara cermat. Jika melihat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dari tahun 2025, angkanya sangat mencukupi dan sesuai untuk menutup selisih tersebut," tambah Nurul Azizah.
Melalui struktur APBD yang sehat ini, Pemkab Bojonegoro berkomitmen agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk program-program kesejahteraan yang menjadi prioritas daerah. (nto)
