DEWAN

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna bersama PJ Bupati Pamekasan, Masrukin, Senin (25/9/2023).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna, dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang perubahan APBD TA 2023.

JATIMPOS.CO/TULUNGAGUNG - DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, Kamis (21/9/2023).

JATIMPOS.CO//SURABAYA- Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim mempertanyakan proses pengawasan dan upaya mendorong integritas serta pencegahan praktik korupsi pada semua lini yang ada di Pemprov Jatim khususnya berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar rapat paripurna bersama Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, di Gedung DPRD Pamekasan, Kamis (21/9).

JATIMPOS.CO//SURABAYA- Selama 5 (lima) tahun sejak 2019 hingga Semester I TA 2023, Pemprov Jatim realisasikan pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp 71.458.110.295.797,00 (tujuh puluh satu triliun empat ratus lima puluh delapan miliar seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII telah berakhir pada Sabtu (16/9/2023). 

JATIMPOS.CO//SURABAYA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jatim dapat menerima penjelasan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait Perubahan APBD (P-APBD) 2023. Dimana sebelumnya terjadi perbedaan pendapat antara Banggar DPRD Jatim dengan Gubernur dan tidak ada titik temu.

JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Andy Firasadi, SH, MH tegaskan siap membuka ruang lebar-lebar kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin jika mengalami kendala terkait hukum. Baik pidana maupun sengketa hukum lain.

JATIMPOS.CO/SUMENEP - Anggota DPRD Sumenep memberikan kritik pedas terhadap salah satu program unggulan Bupati Sumenep, yakni Santri Preneur yang dinilai kurang pas. Pasalnya output kegiatan pelatihan selama ini kurang jelas.