JATIMPOS.CO/SURABAYA - Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Jatim tercatat mencapai 3,876 juta jiwa atau 9,50 persen dari total populasi.
Angka ini memang menurun sekitar 17,94 ribu jiwa dibandingkan September 2024. Namun, posisi Jatim masih berada di atas Jawa Barat (3,654 juta jiwa) dan Jawa Tengah (3,366 juta jiwa), meskipun jumlah penduduk Jatim lebih sedikit dibanding Jabar.
Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi E Sri Untari Bisowarno menilai bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan di level provinsi, tapi harus melibatkan peran aktif pemerintah kabupaten/kota.
"Pemerintah provinsi mengkoordinir seluruh data yang ada. Jadi kita juga mendorong masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Pemerintah provinsi melakukan intervensi, pemerintah kabupaten/kota mengambil yang pokok-pokok," jelas Untari, Sabtu (26/7/2025).
Untari menyoroti kondisi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak namun tingkat kemiskinannya lebih rendah. Menurutnya, hal itu karena Jabar memiliki lebih banyak peluang kerja dan industri besar yang menyerap tenaga kerja lokal.
"Jadi ini kalau kita bisa menganalisa bahwa kenapa penduduk Jawa Barat jumlahnya lebih besar tapi kemiskinannya lebih sedikit karena Jawa Barat ini kesempatan kerjanya lebih luas," papar politisi PDIP ini.
Senada dengan Untari, anggota Komisi E lainnya, Puguh Wiji Pamungkas, menyebut bahwa salah satu tantangan besar di Jatim adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ia menyoroti perbedaan kemampuan fiskal antara kabupaten/kota di wilayah utara, selatan, timur, dan barat.
"Jadi kalau kita melihat antara Jatim bagian utara, Jatim bagian selatan, Jatim bagian timur, Jatim bagian barat, ini kan masih tidak bisa disamaratakan kemampuan fiskalnya. Yang salah satu dampak dari kemampuan fiskal ini adalah terkait dengan kemampuan daerah untuk mendongkrak atau mendorong semakin kecilnya angka kemiskinan," ujar politisi PKS dari Dapil Malang Raya itu.
Puguh mendorong Pemprov Jatim untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di kantong-kantong kemiskinan. Infrastruktur, aksesibilitas, dan pelayanan dasar harus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi merata.
Di sisi lain, kedua legislator ini juga menyoroti masalah pengangguran yang masih menjadi salah satu penyumbang tingginya angka kemiskinan. Untuk itu, revitalisasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dinilai krusial.
"BLK-BLK yang sudah usang, yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri hari ini, saya pikir harus diganti dan harus direvitalisasi. Supaya 16 BLK yang dimiliki oleh Pemprov Jatim ini bisa memberikan menjadi solusi terhadap lapangan pekerjaan yang sangat minim sekali," jelasnya.
Untari menambahkan, bantuan produktif harus diarahkan secara lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat pada desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang masuk kategori miskin ekstrem.
"Desil 1-2 itu di kemiskinan ekstrem yang kemarin masih ada 800 ribu orang. Nah di antara 3,876 juta pendidik miskin atau 9,50 persen itu, upaya-upaya kita adalah dengan meluaskan bantuan permodalan, kemudian beasiswa kepada anak-anak siswa miskin. Sehingga ibunya bisa mendapatkan permodalan, anaknya dibantu beasiswa. Ini akan bisa mengurangi jumlah besarnya masyarakat yang miskin," pungkasnya.(Zen)
