MADIUN - Kerusakan jalan nasional Kertosari–Mlilir bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini adalah alarm keras bahwa tata kelola infrastruktur publik kita sedang tidak baik-baik saja. Jalan nasional, yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan ekonomi antardaerah, kini berubah menjadi ladang jebakan yang setiap hari mengintai nyawa pengendara. Lubang-lubang menganga di sepanjang ruas itu telah berkali-kali menyebabkan motor rusak, pelek bengkok, hingga kecelakaan yang membuat pengendara terkapar di aspal. Fakta bahwa kondisi ini dibiarkan berlarut-larut sungguh ironis, bahkan memalukan bagi sebuah jalur yang berstatus jalan nasional.
Ketika musim hujan tiba, situasi berubah semakin mengerikan. Lubang-lubang tertutup air, membuat pengendara tak menyadari bahaya yang menunggu beberapa meter di depan mereka. Yang tersisa hanyalah rintihan warga yang terkejut, jatuh, atau merugi akibat kerusakan kendaraan. Media sosial pun penuh dengan keluhan, foto, dan video yang memperlihatkan betapa parahnya kondisi jalan. Viral bukan karena lucu, tetapi karena masyarakat sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke mana.
Menariknya atau justru menyedihkannya banyak warga mengira kerusakan itu merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten atau provinsi. Padahal, menurut data dari Wikipedia, ruas Madiun–Ponorogo ini masuk dalam Jalan Nasional Rute 32, penghubung Madiun–Trenggalek, dan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Artinya, jika ruas jalan itu seperti jalur off-road yang dipaksakan menjadi jalan raya, maka yang harus dipertanyakan adalah keseriusan pemerintah pusat dalam mengelola infrastruktur nasionalnya.
Kita tidak sedang membicarakan jalan kampung. Ini adalah jalan nasional. Jalan yang setiap hari dilalui ribuan orang. Jalan yang memegang peran vital dalam pergerakan ekonomi antarwilayah. Maka, pertanyaan sederhana dari masyarakat pun menjadi sangat masuk akal: Mengapa jalan nasional bisa rusak separah ini tanpa ada tindakan cepat?
Jika negara ingin dipercaya, negara harus hadir. Infrastruktur jalan adalah wajah paling telanjang dari kualitas pelayanan publik. Tidak perlu indikator rumit; masyarakat cukup melihat kondisi jalan sehari-hari untuk menilai kinerja pemerintah. Ketika jalan nasional berlubang di sana-sini, tidak terurus, bahkan membahayakan keselamatan, maka negara terlihat abai, atau setidaknya gagap dalam menjalankan kewajibannya.
Menanti masyarakat jatuh korban lebih banyak sebelum turun tangan bukanlah pilihan yang dapat diterima. Pemerintah pusat harus bergerak, bukan sekadar memberi imbauan atau janji perbaikan. Diperlukan inspeksi lapangan yang serius, audit pemeliharaan, dan langkah cepat untuk menambal sekaligus memperbaiki struktur jalan secara menyeluruh.
Pemerintah sering berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, hingga transformasi infrastruktur. Namun semua konsep megah itu akan runtuh ketika jalan nasional saja tidak mampu dirawat dengan layak. Masyarakat tidak membutuhkan jargon; yang mereka butuhkan adalah jalan yang aman dilewati tanpa harus waspada setiap detik terhadap lubang yang bisa merenggut nyawa.
Opini ini bukan sekadar kritik. Ini seruan. Jalan nasional Kertosari–Mlilir harus segera diperbaiki. Negara tidak boleh absen. Sebab jalan rusak bukan hanya soal aspal mengelupas—itu soal nyawa, martabat pelayanan publik, dan tanggung jawab konstitusional pemerintah kepada rakyatnya.
Penulis : Jumali
