JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melakukan kunjungannya dan meresmikan Sppg (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kabupaten Jember, Kamis siang (16/04/2026).
Kehadiran Dadan juga untuk memberikan apresiasi tinggi terhadap Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pendataan program Makan Bergizi.
Kabupaten Jember dinilai sukses melakukan validasi data penerima manfaat yang lebih akurat dibandingkan data nasional, sehingga layak menjadi percontohan bagi daerah lain di seluruh Indonesia.
Dadan mengungkapkan bahwa berdasarkan data awal dari Dapodik dan Kementerian Agama, jumlah penerima manfaat di Jember tercatat sekitar 500.000 orang. Namun, setelah validasi lapangan hingga tingkat desa dan RT/RW, angka tersebut melonjak menjadi 800.000 orang.
"Banyak calon penerima manfaat yang belum terdata di sistem pusat, terutama santri di pesantren yang tidak tercatat di Kemenag, serta balita yang belum memiliki NIK. Jember berhasil menyisir ini, dan ini yang selalu saya jadikan contoh secara nasional," kata Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar pemenuhan gizi, melainkan motor penggerak ekonomi kerakyatan yang masif. Di Jember, ditargetkan akan berdiri sekitar 400 Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPMB).Setiap satu SPMB diperkirakan akan mengelola anggaran operasional sebesar Rp1 miliar per bulan.
"Jika ada 400 SPMB, artinya akan ada perputaran uang sebesar Rp400 miliar per bulan yang beredar langsung di Jember. Ini angka yang luar biasa besar untuk menggerakkan ekonomi lokal," ulasnya.
Dadan juga merinci alokasi anggaran dari setiap Rp1 miliar tersebut 70% (Rp700 Juta): Untuk pembelian bahan baku (beras, sayur, buah, ikan, telur) dari petani dan pedagang lokal dan 20%: Untuk biaya operasional, termasuk menggaji sekitar 47 relawan lokal di setiap SPMB dengan upah minimal Rp2,4 juta per bulan serta 10%: Untuk pengembalian investasi pembangunan SPMB kepada mitra.
Salah satu poin krusial yang ditekanan Dadan adalah efisiensi anggaran negara. Hingga saat ini, pembangunan fisik SPMB di seluruh Indonesia yang mencapai 26.800 unit seratus persen didanai oleh mitra swasta.
"Negara sangat diringankan, belum satu rupiah pun uang APBN digunakan untuk membangun SPMB. Semua risiko pembangunan dan pendidikan relawan ditanggung oleh mitra. Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari sebagai bentuk apresiasi atas investasi tersebut," jelas Dadan.
Dengan skema ini, program Makan Bergizi diharapkan tidak hanya menciptakan generasi yang lebih sehat, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, yang dibuktikan dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor di kalangan relawan SPMB pada tahun 2025 lalu. (Ari)
