JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER - Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menggandeng beberapa lini, termasuk dengan pemerintah pusat melalui Perum Perhutani.
Salah satunya dilakukan oleh Bupati Jember Muhammad Fawait, yang menginisiasi kolaborasi strategis dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan produktif di wilayah Jember.
Langkah ini mencuat sebagai salah satu pembahasan utama dalam diskusi panel prestisius bertajuk 'Wajah Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif: Siapa Bertanggung Jawab?' yang digelar di Universitas Jember, Senin (13/04/2026).
Di hadapan para akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem tidak bisa diatasi dengan bantuan sosial saja. Diperlukan perubahan paradigma melalui pemberdayaan sektor produktif.
"Masalah utama warga kita yang terjebak dalam kemiskinan ekstrem adalah minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan Perhutani adalah langkah krusial untuk membuka pintu akses bagi masyarakat agar mereka bisa mengolah lahan menjadi unit usaha yang produktif dan berkelanjutan," kata Gus Fawait.
Gus Fawait menyatakan bahwa pemanfaatan lahan negara yang selama ini belum tergarap optimal harus segera dimobilisasi agar mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Wawan Tri Wibowo, menyatakan dukungannya penuh. Ia menekankan pentingnya sinergi yang tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis.
"Perhutani memiliki visi yang sama dengan Pemkab Jember. Kami siap membuka ruang kolaborasi dengan skema pengelolaan yang tepat sasaran. Fokus kami adalah bagaimana lahan di bawah naungan Perhutani dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, sehingga ketimpangan sosial dapat ditekan tanpa mengabaikan pelestarian hutan," ungkap Wawan.
Diskusi panel tersebut menjadi titik balik bagi kedua belah pihak untuk menyelaraskan visi. Dalam forum tersebut, dibahas pula potensi model pengelolaan lahan berbasis kelompok masyarakat (seperti Kelompok Tani Hutan) yang nantinya akan mendapatkan pendampingan teknis dari instansi terkait.
Ke depan, sinergi ini ditargetkan mampu memetakan lahan-lahan produktif yang dapat dikelola masyarakat untuk komoditas pertanian atau agroforestri, yang pada akhirnya akan menjadi sumber pendapatan tetap bagi keluarga yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Gagasan Bupati Jember ini diharapakan menjadi blueprint kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok desa di Jember. (Ari)
