JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Muhammad Fauzi, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Ijen Geopark dalam acara talkshow bersama JMSI Bondowoso. Ia menilai program geopark selama ini tidak memberikan manfaat nyata bagi desa-desa yang berada di wilayah inti kawasan.
Fauzi mengungkapkan kekecewaannya karena delapan titik Ijen Geopark berada di Desa Kalianyar, namun tidak berdampak signifikan bagi masyarakatnya.
Menurutnya, desa hanya dijadikan objek administratif tanpa dilibatkan secara substantif dalam pengelolaan maupun pengambilan kebijakan.
" Saya jujur merasa sakit hati ketika ada anggapan desa tidak berbuat apa-apa. Faktanya, kami tidak pernah mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten," ujar Fauzi dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan Ijen Geopark.
Fauzi menilai antar-OPD berjalan sendiri-sendiri dan terkesan tidak solid, sehingga geopark seolah hanya menjadi proyek satu dinas.
" Tidak mungkin urusan dan pengelolaan ijen geopark hanya dipasarkan ke Disparbudpora. Karena saya yakin Disparbudpora menangani ijen geopark seperti itu tidak akan mampu, Ini lintas sektor, tapi yang saya lihat OPD saling sikut dan tidak kompak," tegasnya.
Lebih jauh, Fauzi mengkritik struktur pengelola Ijen Geopark atau PHIG yang dinilainya tidak melibatkan unsur desa. Ia menilai pengurus seharusnya berasal dari wilayah yang memahami kondisi lapangan secara langsung.
" Dari pengurus PHIG nya saya katakan tidak berkopeten, Delapan titik ada di desa kami, tapi tidak satu pun pengurus berasal dari desa. Kalau ada masalah, kami cuma ditelpon, tanpa ada kehadiran langsung di lapangan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Fauzi secara terbuka menyatakan keberatannya jika Desa Kalianyar kembali dilibatkan dalam asesmen UNESCO Global Geopark (UGG) dengan pola yang sama seperti sebelumnya.
" Desa hanya dibutuhkan saat ada asesmen. Setelah itu ditinggal. Ke depan, kalau modelnya seperti ini, saya tegaskan saya tidak mau ikut lagi dalam asesmen UGG," ucapnya dengan nada tegas.
Ia menilai asesmen tanpa keberlanjutan program justru membebani desa, sementara manfaat ekonomi, sosial, maupun pembangunan tidak pernah dirasakan masyarakat setempat.
Menurut Fauzi, keberhasilan Ijen Geopark tidak cukup hanya mengejar status internasional, tetapi harus dibarengi dengan jaminan keamanan, penyelesaian konflik sosial, dan manfaat langsung bagi desa penyangga.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik yang belum terselesaikan di wilayah Kecamatan Ijen, termasuk di Desa Kaligedang, berpotensi menjadi “bom waktu” yang dapat mencoreng citra Ijen Geopark di mata wisatawan nasional maupun internasional.
" Saya kemarin ada tamu dari luar negeri, meski Saya tidak bisa bahasa ingris tapi Saya baca, katanya ada konflik di ijen, apakah itu tidak berbahaya bagi keselamatan kami. Ini berbahaya, bukan hanya bagi wisata, tapi juga keselamatan wisatawan, " tandasnya.
Fauzi berharap pemerintah daerah, DPRD Bondowoso, serta seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Ijen Geopark agar tidak lagi menjadikan desa sebagai pelengkap asesmen, melainkan sebagai subjek utama pembangunan kawasan.
" Semua yang saya ungkapkan itu tak lebih karena kecintaan saya pada Bondowoso, saya berharap semuanya bahu membahu satukan persepsi untuk bondowoso yg lebih baik lagi dengan tidak melihat kepentingan-kepentingan," Pungkasnya. (Eko)
