JATIMPOS.CO/BOJONEGORO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI, H. Yandri Susanto, bersama Wakil Menteri H. Ahmad Riza Patria, menghadiri rembug warga dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan Universitas Brawijaya (UB) di Wisata BABO, Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kamis malam (24/07/2025).
Mereka disambut Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dan jajaran OPD. Kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi dalam membangun desa mandiri dan berdaya.
Menteri Yandri mengapresiasi inisiatif Pemkab Bojonegoro yang telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan warga desa.
“Program GAYATRI, Domba Kesejahteraan, hingga Lele Keluarga sudah tepat sasaran. Ini bisa menjadi model nasional,” puji Menteri Yandri.
Ia menyebut Dana Desa di Bojonegoro mencapai Rp40 miliar per tahun, dan sekitar 20 persen di antaranya bisa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Ia juga menegaskan bahwa BUMDes dan Koperasi Desa (Kopdes) bisa berjalan beriringan, saling melengkapi.
“Tak ada BUMDes yang dimatikan. Justru kami dorong agar makin berkembang melalui program seperti Desa Wisata, Desa Ekspor, dan Swasembada Pangan,” ungkapnya.
Wakil Menteri Ahmad Riza Patria menyoroti tiga fokus utama pengembangan desa: SDM, infrastruktur, dan akses permodalan. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Menteri Yandri yang dinilai responsif dan aktif turun langsung ke desa-desa.
“Kami ingin memastikan tak ada lagi warga yang tertinggal dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di bawah Presiden Prabowo, visi kami adalah menjadi yang Terbaik, Terbanyak, dan Tertepat dalam pembangunan desa,” tegasnya.
Wabup Nurul Azizah menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro fokus pada tiga prioritas: pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, dan pertumbuhan ekonomi. Program unggulan seperti GAYATRI (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri) memberikan 54 ekor ayam beserta pakan, vitamin, dan vaksin untuk KK miskin yang memenuhi kriteria.
Pemkab juga menjalankan program Lele Keluarga (Best Deker) dan Domba Kesejahteraan, serta memperluas akses pendidikan lewat Kejar Paket B dan C untuk 6.100 warga. Di sektor kesehatan, Bojonegoro telah mencapai 100% cakupan UHC dan menyediakan layanan konsultasi via WhatsApp hingga pengobatan jemput bola.
“Inovasi layanan seperti konsultasi via WhatsApp hingga jemput bola pengobatan juga terus dikembangkan, termasuk untuk pasien IBC,” tambah Wabup.
Dari sektor ekonomi, Pemkab menguatkan UMKM, mendukung pedagang keliling, dan menata PKL. Sementara program Padat Karya lewat BKK dan BKD digunakan untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat miskin.
Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, menyambut baik kerja sama ini. Ia menyebut program Mahasiswa Membangun Desa (MMD) kampusnya difokuskan di tiga desa: Pilanggedde, Ngadiluhur, dan Sidobandung.
Kepala Desa Sidobandung, Sukijan, turut menyampaikan harapan agar BUMDes yang sudah memiliki enam unit usaha – termasuk wisata BABO, simpan pinjam, dan pasar desa – dapat terus dibina dan dikembangkan. Ia juga meminta perhatian pemerintah soal pupuk dan irigasi.
"Semoga BUMDes kami yang sudah memiliki enam unit usaha ini bisa berjalan dan berkembang," jelas Sukijan.
Sukijan juga berharap agar kebutuhan pupuk dan air irigasi petani bisa lebih diperhatikan. Ia optimistis BUMDes dan program Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi penguatan ekonomi desa.[Nrto]
