JATIMPOS.CO//SURABAYA – Surabaya Great Expo (SGE) kembali menegaskan posisinya bukan sekadar ajang pameran produk unggulan daerah. Di balik deretan stan dan transaksi yang terjadi, terdapat strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memperkuat fondasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan legalitas, perluasan akses pasar, hingga penciptaan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
Data Pemkot Surabaya menunjukkan, sepanjang penyelenggaraan SGE periode 2022 hingga 2025, nilai perputaran transaksi telah melampaui Rp30,3 miliar. Angka tersebut menjadi indikator bahwa kebutuhan pelaku UMKM terhadap ruang promosi dan pemasaran masih sangat tinggi, sekaligus menunjukkan besarnya potensi ekonomi lokal yang dapat terus dikembangkan.
Tak hanya berorientasi pada penjualan, SGE juga menjadi instrumen pemberdayaan. Selama empat tahun terakhir, sekitar 370 UMKM binaan telah difasilitasi mengikuti pameran, sementara sekitar 450 legalitas usaha berhasil diproses, mulai NIB, sertifikasi halal, hingga pendaftaran merek dagang.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai besarnya transaksi yang tercipta menjadi bukti bahwa pelaku UMKM membutuhkan ruang promosi yang berkelanjutan.
"SGE ini sejak beberapa tahun terakhir sudah menggerakkan uang lebih dari Rp30 miliar. Perputaran Rp7 miliar sampai Rp9 miliar. Ini menunjukkan bahwa tempat bagi UMKM untuk memasarkan produknya memang sangat dibutuhkan," ujar Eri Cahyadi, Rabu (5/8/2026).
Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan orientasi kebijakan. SGE tidak lagi diposisikan sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai instrumen pembinaan ekonomi yang menyentuh persoalan mendasar UMKM, yakni legalitas, akses pembiayaan, memperkuat merek dagang UMKM lokal, dan perluasan jaringan bisnis.
Untuk menjaga kesinambungan pemasaran, Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah lanjutan dengan memanfaatkan Surabaya Urban Creative Hub (Sub Expocenter) di kawasan eks Hi-Tech Mall sebagai pusat promosi produk lokal. Pemerintah berharap pameran serupa dapat digelar setiap tiga bulan sehingga UMKM memperoleh ruang promosi.
"Kita bisa melakukan pameran seperti ini mungkin tiga bulan sekali. Jadi ada tempat untuk menampilkan barang-barang UMKM, dilihat masyarakat, dan dipasarkan. Ketika kita memfasilitasi, pergerakan ekonomi itu akan berjalan sendiri," katanya.
Eri menambahkan, peran pemerintah adalah membuka akses dan menghadirkan fasilitas agar pelaku usaha mampu berkembang secara mandiri.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menegaskan bahwa SGE dirancang sebagai ruang pertemuan antara pelaku usaha, pembeli, investor, dan masyarakat.
"SGE menjadi ruang bertemunya pelaku usaha, pembeli, dan masyarakat untuk membangun jejaring bisnis yang produktif. Kami berharap dampaknya tidak berhenti pada transaksi selama pameran, tetapi berlanjut pada pertumbuhan usaha yang berkelanjutan," kata Mia.
SGE 2026 yang berlangsung pada 5–9 Agustus di Exhibition Hall Grand City diikuti 106 peserta dengan total 142 stan. Pemkot Surabaya menargetkan nilai transaksi mencapai Rp7 miliar dan kunjungan sekitar 47.650 orang. Selain menjadi etalase produk unggulan, pameran ini juga menyediakan berbagai layanan publik, mulai dari pendampingan sertifikasi halal, pendaftaran merek, layanan perizinan hingga pelayanan paspor, sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing UMKM Surabaya di tingkat nasional.(fred)
