JATIMPOS.CO//SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Sriatun enggan memberikan tanggapan ketika dimintai komentar terkait kasus dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo.
Sriatun ditemui awak media usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Rabu (2/9/2026). Saat ditanya mengenai perkembangan kasus dugaan keracunan MBG tersebut, Sriatun tidak memberikan jawaban.
Ia menengadahkan kedua tangannya sebagai isyarat tidak memberikan komentar sebelum melanjutkan langkah menuju lift dengan didampingi stafnya.
Sriatun merupakan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Ia juga berasal dari daerah pemilihan yang mencakup Kabupaten Sidoarjo serta merupakan istri Bupati Sidoarjo Subandi.
Kasus dugaan keracunan tersebut sebelumnya menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam dan penerima makanan program MBG lainnya di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Jumlah warga yang terdampak dilaporkan terus mengalami perkembangan seiring proses pendataan dan penanganan medis.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur lainnya, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Ia menilai kejadian itu harus menjadi perhatian untuk memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
“Efektivitas program yang baik ini tentu menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring, maupun evaluasi,” kata Cahyo usai Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (2/9/2026).
Menurut Cahyo, dugaan keracunan tersebut perlu didalami untuk mengetahui faktor penyebabnya. Ia menduga terdapat prosedur operasional yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya dalam proses pengolahan maupun pendistribusian makanan.
“Ketika ada kejadian seperti ini, pasti ada salah satu SOP yang tidak dilakukan oleh pihak SPPG,” ujarnya.
Ia meminta evaluasi dilakukan terhadap proses penyediaan makanan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi dapur, pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan Pemprov Jatim juga telah melakukan konsolidasi bersama Satgas MBG Jawa Timur untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Menurut Adhy, Satgas masih melakukan pendalaman terkait faktor penyebab dugaan keracunan. Perkembangan penanganan kasus itu telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sesuai hasil penyelidikan.
“Sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti. Apa sanksi, terutama sebetulnya adalah penyidikan dulu, penyelidikan, seperti apa faktor penyebab keracunan tersebut,” kata Adhy.
Pemprov Jatim, lanjut Adhy, juga akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur MBG. Seluruh pengusaha dan pengelola dapur akan dikonsolidasikan untuk memastikan aturan serta standar operasional dalam pengolahan makanan dipatuhi.
“Setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur. Kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” ujarnya.
Adhy mengatakan pengawasan ke depan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan. Pemerintah, menurutnya, akan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi dapur MBG sebagai langkah pencegahan.
“Ke depan kita tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu kemudian punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” pungkasnya.
Hingga Rabu (2/9/2026), penanganan terhadap para korban masih berlangsung. Penyebab pasti dugaan keracunan tersebut juga masih dalam proses pendalaman oleh pihak terkait. (zen)
