JATIMPOS. CO/MOJOKERTO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mojokerto kembali memanfaatkan agenda "Hari Fraksi PKB" untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kali ini, para legislator PKB menggelar pertemuan dan dialog bersama jajaran Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto di Balai Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto serta pengurus PPDI tingkat kabupaten dan perwakilan pengurus kecamatan. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi perangkat desa menjadi topik utama pembahasan.
Beberapa isu yang mengemuka antara lain kesejahteraan perangkat desa, kepesertaan BPJS, tunjangan purna tugas, hingga berbagai persoalan administratif yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti, menegaskan bahwa perangkat desa memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat paling bawah sehingga kesejahteraannya perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, perangkat desa merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat yang bekerja hampir tanpa mengenal waktu. Namun kondisi tersebut, kata Eka, belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat penghasilan yang diterima saat ini.
"Perangkat desa menjadi ujung tombak pemerintahan. Mereka melayani masyarakat setiap saat, sehingga sudah sewajarnya kesejahteraan mereka menjadi perhatian bersama," ujarnya.
Eka menilai masih terdapat kesenjangan antara penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk memberikan perhatian lebih terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan PPDI.
Senada dengan hal tersebut, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Lutfi Ramdhani, menyatakan pihaknya berkomitmen mengawal seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan bahwa DPRD akan berupaya menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi keluhan perangkat desa melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Kami akan membawa dan membahas aspirasi ini dalam forum yang lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan realistis," katanya.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto yang juga menjabat Sekretaris Desa Sooko, Heru, mengapresiasi ruang dialog yang diberikan Fraksi PKB. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi perangkat desa untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.
Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada forum diskusi semata, melainkan dapat diteruskan dan diperjuangkan hingga menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada perangkat desa.
"Kami berharap ada tindak lanjut nyata sehingga berbagai persoalan yang selama ini kami hadapi bisa mendapat solusi dari pemerintah daerah," ungkapnya. (din/adv)
