JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur Yordan M Batara Goa menyoroti rencana anggaran dalam RKPD 2027 yang dinilai perlu dicermati secara hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hal itu disampaikan Yordan usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, RKPD 2027 mengusung tema penguatan pelayanan dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sekaligus menyinergikan program daerah dengan pemerintah pusat dan aspirasi masyarakat.
“RKPD ini disusun dengan menyinergikan program pemerintah provinsi, pokok pikiran DPRD, serta rencana kerja pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun, ia menilai besaran anggaran yang direncanakan perlu mendapat perhatian serius. Dalam catatannya, total anggaran RKPD 2027 mencapai sekitar Rp27.3 triliun, dengan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp17.6 triliun.
“Ini membutuhkan pencermatan yang hati-hati mengingat situasi ekonomi kita juga banyak berubah. Situasi global juga sedang tidak menentu. Kita lihat sekarang tekanan rupiah kita juga merosot, harga minyaknya naik,” katanya.
Yordan mengingatkan, tanpa perhitungan yang matang, target anggaran tersebut berpotensi tidak tercapai.
Selain aspek fiskal, ia juga menyoroti sejumlah sektor yang masih perlu diperkuat berdasarkan evaluasi LKPJ 2025, yakni pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.
Menurutnya, meski indikator makro menunjukkan perbaikan, masih terdapat indikator rinci yang belum optimal.
“Memang indikator-indikatornya sudah membaik secara indikator umumnya, tapi indikator detailnya masih ada sebagian yang belum tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan pengangguran tidak hanya terkait jumlah tenaga kerja, tetapi juga kualitas pendapatan masyarakat yang belum mencukupi kebutuhan hidup.
Lebih lanjut, Yordan menilai tantangan utama pembangunan Jawa Timur ke depan adalah kesenjangan antarwilayah.
Ia menyebut disparitas antara kawasan perkotaan dan pedesaan, termasuk wilayah kepulauan dan pesisir selatan, masih cukup tinggi.
“Terutama daerah Madura daerah kepulauan. Kemudian daerah pantai selatan, daerah sepanjang pantai selatan itu dari dulu memang jika dibandingkan dengan daerah industri itu relatif lebih rendah tingkat perekonomiannya,” katanya.
Menurutnya, pembangunan harus lebih merata dan tidak hanya terpusat di kawasan industri. Ia mendorong agar kebijakan ekonomi daerah lebih berpihak pada sektor pertanian dan masyarakat pedesaan.
“Tantangan terbesar buat Jatim bagaimana membuat sistem pembangunan industrialisasi kita itu bisa merata. Dan perekonomian kita itu betul-betul bisa berpihak kepada para petani. Sehingga mereka tidak perlu pindah ke kota untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya. (zen)
