JATIMPOS.CO/SURABAYA – Penghentian layanan penerbangan komersial di Bandara Dhoho Kediri hingga akhir Juli 2025 menuai keprihatinan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif dari Fraksi Partai NasDem, mendesak adanya intervensi serius dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menyelamatkan operasional bandara yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.
"Saya prihatin atas berhentinya layanan penerbangan Bandara Dhoho yang notabene adalah hasil proyek strategis nasional (PSN)," ujar Khusnul Arif, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, penghentian operasional ini menandakan lemahnya perencanaan strategis serta lambatnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat dalam menjaga keberlanjutan bandara yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk.
Khusnul menegaskan, jika PSN ini gagal, maka akan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia.
Pernyataan resmi PT Angkasa Pura I yang menyebut alasan penghentian sementara karena perawatan armada Citilink, dinilai Khusnul kurang meyakinkan.
"Saya baca infonya dari beberapa media, statemen dari Angkasa Pura 2 yang saya baca dari beberapa media, perihal alasan penghentian sementara dari penerbangan Bandara Dhoho adalah karena keterbatasan armada atau maintenance armada. Menurut saya ini alasan klasik ya, saya menduga bukan karena itu, tetapi karena okupansi penumpang yang memang masih rendah," paparnya.
Ia menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya minat penumpang, seperti terbatasnya jadwal penerbangan yang hanya tersedia dua kali seminggu—Rabu dan Jumat—serta hanya dilayani oleh satu maskapai, Citilink. Selain itu, harga tiket dinilai lebih mahal dibandingkan penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo.
“Hal ini menjadi salah satu penyebab calon penumpang yang berada di seputaran Kediri raya lebih memilih alternatif lain yang lebih fleksibel dan ekonomis meski harus menempuh jarak lebih jauh termasuk ketika harus ke Bandara Juanda,” ujarnya.
Khusnul juga mengingatkan potensi makin lesunya Bandara Dhoho setelah selesainya proyek Tol Kertosono–Tulungagung. Akses tol ke Juanda yang makin mudah, menurutnya, akan memperkuat preferensi masyarakat menuju bandara di Sidoarjo tersebut.
Untuk itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di 13 daerah penyangga Bandara Dhoho.
"Minim kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah penyangga ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kurangnya campur tangan dari Pemprov Jatim sebagai jembatan ataupun mediator atau fasilitasi penghubung antara Kabupaten Kediri dengan 13 daerah penyangga bandara," kritiknya.
Menurutnya, 13 daerah tersebut tidak boleh lepas tangan. Mereka juga harus ikut mengembangkan potensi wisata dan industri di wilayah masing-masing agar bisa menciptakan daya tarik yang mendukung hidupnya bandara.
"Karna ketika bicara pariwisata, orang akan berlama-lama berada di Kediri dan 13 daerah penyangga, dan ketika ada industri, akan semakin banyak aktivitas dari khususnya luar Jawa Timur ini untuk masuk dan berlama-lama di Kediri karena ada kegiatan ekonomi, kegiatan industri yang terjadi di 13 daerah penyangga," ujarnya.
Ia menekankan perlunya membangun ekosistem ekonomi dan pariwisata yang mendukung Bandara Dhoho agar manfaat ganda (multiplier effect) dari keberadaan bandara bisa dirasakan oleh semua daerah penyangga.
"Sudah semestinya semua pihak proaktif menciptakan ekosistem pariwisata dan industri yang dapat menarik arus kedatangan masyarakat luar dan barang melalui Bandara Dhoho,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan nasib bandara dengan kredibilitas pemerintah. "Nasib Bandara Dhoho ini linier dengan harga diri pemerintah di mata publik, sebab ini PSN ini marwah pemerintah, pemerintah pusat ada di sini, jika ini gagal bagaimana dengan PSN yang lain? Nanti publik akan bertanya-tanya," ujar politisi Nasdem tersebut.
Khusnul bahkan menduga hingga kini belum ada grand desain operasional yang benar-benar rampung. Ia menyebut keberlangsungan Bandara Dhoho bisa terancam bila tidak ada langkah konkret dan intervensi serius dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Tanpa adanya langkah konkret yang terintegrasi dan komprehensif serta intervensi serius dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah pusat dan provinsi, maka keberlangsungan Bandara Dhoho yang sudah memakan investasi triliunan rupiah ini bisa terancam tidak memberikan dampak ekonomi yang diharapkan, dan bisa jadi nanti hanya akan menjadi monumen megah yang sepi, tidak ada aktivitas," tutupnya.(zen)
