JATIMPOS.CO//SURABAYA – Upaya pemerintah memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial memasuki babak baru. Kota Surabaya kini menjadi salah satu daerah percontohan implementasi Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital), sebuah sistem yang menggabungkan identitas kependudukan digital, verifikasi biometrik, serta integrasi data lintas kementerian untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.
Program tersebut mulai diuji coba melalui sosialisasi yang digelar Pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di kawasan Jalan Ketandan Lor dan Kantor Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kamis (4/6/2026). Dalam kegiatan itu, warga secara langsung mencoba proses pendaftaran Perlinsos Digital dengan pendampingan petugas.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Komdigi RI, Wijayakusuma Wardana, menjelaskan bahwa uji coba difokuskan kepada warga yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4. Kelompok tersebut merupakan lapisan masyarakat yang selama ini menjadi prioritas penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Menurutnya, digitalisasi dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Sistem akan melakukan verifikasi identitas melalui pengenalan wajah sekaligus mencocokkan data penerima dengan berbagai basis data pemerintah.
“Kita mencoba menerapkan digitalisasi, mulai dari melakukan verifikasi wajah dan juga data-datanya, apakah mereka termasuk penerima yang layak atau tidak layak,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, tim menemukan sejumlah kendala teknis pada aplikasi. Namun, hasil evaluasi lapangan menunjukkan masalah tersebut dapat segera diatasi. Pemerintah pusat menilai fase uji coba ini penting untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan secara lebih luas.
Di balik peluncuran Perlinsos Digital, terdapat perubahan mendasar dalam mekanisme penentuan penerima bantuan. Jika sebelumnya proses seleksi banyak bergantung pada usulan tingkat RT, RW, dan musyawarah kelurahan, kini kelayakan penerima akan diuji melalui integrasi data kependudukan nasional yang terhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga.
Pelaksana Harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Mensuseno, mengatakan warga dapat mengakses layanan secara mandiri melalui portal Perlinsos Digital menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sistem kemudian melakukan autentikasi berlapis, mulai dari validasi NIK hingga verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data Dukcapil.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Surabaya, Eddy Christijanto, memastikan tidak semua warga harus memiliki telepon pintar atau akun IKD untuk mengikuti program tersebut. Pemkot telah menyiapkan sekitar 12.500 agen pendamping yang terdiri dari ketua RT, ketua RW, hingga aparatur sipil negara untuk membantu proses pendaftaran.
Menurut Eddy, kekuatan utama Perlinsos Digital terletak pada kemampuannya mengidentifikasi kondisi ekonomi calon penerima secara lebih objektif. Data yang terhubung dengan berbagai instansi memungkinkan sistem mendeteksi kepemilikan aset yang berpotensi memengaruhi status kelayakan bantuan.
Namun pemerintah juga membuka ruang koreksi. Apabila data yang muncul tidak sesuai kondisi riil, warga dapat mengajukan sanggahan dengan melampirkan keterangan pendukung. Mekanisme ini dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga akurasi sekaligus memastikan keadilan dalam distribusi bantuan sosial.
Dengan model baru tersebut, Surabaya kini menjadi arena pembuktian apakah teknologi dan integrasi data mampu menjawab persoalan klasik penyaluran bansos: salah sasaran, ketidakakuratan data, hingga munculnya kecemburuan sosial di tingkat masyarakat. Jika berhasil, Perlinsos Digital berpotensi menjadi standar baru tata kelola bantuan sosial nasional yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. (fred)
