JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Madiun, Purnomo Hadi, mengajak seluruh kader memperkuat konsolidasi organisasi dan hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan, PKB tidak boleh hanya hadir saat momentum pemilihan umum, tetapi harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan warga.
Pesan tersebut disampaikan Purnomo Hadi setelah dikukuhkan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun periode 2026-2031 bersama jajaran pengurus lainnya di Sun Hotel Kota Madiun, Sabtu (31/10/2026).
Pengukuhan tersebut juga dihadiri Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Legislatif dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim. Prosesi pengukuhan diikuti pengurus Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, Pimpinan Anak Cabang (DPAC), hingga pengurus ranting PKB Kabupaten Madiun.
Berdasarkan keputusan DPP PKB yang ditetapkan di Jakarta pada 1 Juli 2026, Muhtarom dipercaya sebagai Ketua Dewan Syuro. Sementara Purnomo Hadi menjabat Ketua Dewan Tanfidz, Nuryanto sebagai sekretaris, dan Wahyu Widayat sebagai bendahara.
Dokter Pur menyebut pengukuhan tersebut bukan sekadar pergantian atau pengesahan struktur organisasi, melainkan ikrar untuk mengabdi kepada masyarakat.
"Hari ini bukan sekadar pengukuhan struktur. Hari ini adalah ikrar khidmat," kata Dokter Pur, panggilan akrab Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun tersebut.
Ia meminta seluruh pengurus memperkuat soliditas internal dengan menghilangkan sekat antara DPC, DPAC, ranting, hingga anak ranting. Menurut dia, kekuatan partai harus dibangun melalui kebersamaan, komunikasi, dan satu tujuan perjuangan.
Dokter Pur juga menekankan pentingnya kader turun langsung ke tengah masyarakat. Ia meminta pengurus peka terhadap persoalan petani, peternak, hingga kebutuhan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
"PKB harus bermanfaat. Jangan menjadi partai yang hanya datang saat pemilu. Datang saat petani susah pupuk, saat peternak membutuhkan pakan, dan saat anak muda membutuhkan pekerjaan," ujarnya.
Selain itu, Dokter Pur mengajak seluruh kader menjaga etika dan akhlak politik. Ia berharap dinamika politik di Kabupaten Madiun tetap mengedepankan adu gagasan, bukan permusuhan atau kebencian.
Sementara itu, Gus Halim mengingatkan bahwa PKB memiliki perjalanan sejarah panjang yang berakar dari masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, menurut dia, perjuangan politik PKB tidak bisa dilepaskan dari komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Gus Halim juga mengapresiasi kepemimpinan di Kabupaten Madiun yang dinilai mampu merangkul berbagai elemen masyarakat. Ia berharap sinergi antara PKB, ulama, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendorong pembangunan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, PKB Kabupaten Madiun menargetkan penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput. Konsolidasi kader dan kerja nyata di tengah masyarakat diharapkan menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada petani, santri, dan masyarakat luas. (jum).
