JATIMPOS.CO//MEDAN – Komitmen pemerintah kota dalam mengawal Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto kembali ditegaskan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Kamis (2/7/2026). Di balik forum tahunan tersebut, muncul pesan kuat bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi penyambung realitas di lapangan kepada pemerintah pusat.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan seluruh anggota APEKSI siap menjadi garda terdepan untuk memastikan program prioritas nasional berjalan efektif hingga tingkat daerah. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para kepala daerah serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Eri, Rakernas APEKSI tidak sekadar menjadi forum koordinasi antarkepala daerah. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menghimpun aspirasi generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC), sehingga kebijakan pembangunan di daerah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin sampaikan bahwa kami melakukan kegiatan ini tidak hanya sekadar Rakernas. Tapi bagaimana kami meminta anak muda di setiap kota untuk memberikan masukan kepada kami sebagai kepala daerah," ujar Eri.
Ia menjelaskan, berbagai masukan yang disampaikan peserta YCC akan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan pembangunan di masing-masing kota.
"Mereka menyampaikan keinginan, mereka menyampaikan kegalauan. Maka kami mengakomodasi itu untuk menjadi bagian pembangunan di kota kami," katanya.
Lebih jauh, Eri menilai posisi APEKSI juga strategis sebagai mitra pemerintah pusat. Selain mendukung penuh kebijakan Presiden, para wali kota memiliki tanggung jawab menyampaikan kondisi riil yang terjadi di daerah agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan lebih tepat sasaran.
"Kami mendukung penuh Program Strategis Nasional. Tetapi kami juga ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di bawah, sehingga kami bisa memberikan masukan dan solusi agar program Presiden berjalan dengan baik dan lancar," tegasnya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Eri, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan validitas penerima manfaat serta kesiapan operasional di lapangan.
"Ketika kami dilibatkan, seluruh wali kota bertanggung jawab memastikan siapa yang berhak menerima. Setelah itu seluruh SPPG berjalan, itu menjadi tugas kami sebagai kepala daerah, sebagai kepanjangan tangan Presiden," ujarnya.
Dalam Rakernas tersebut, APEKSI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden dan kementerian terkait. Salah satu poin utama adalah percepatan pembangunan konektivitas nasional, termasuk pengembangan infrastruktur Trans Sumatra dan Trans Kalimantan.
Selain membahas dukungan terhadap PSN, Rakernas XVIII APEKSI juga menjadi ruang berbagi praktik terbaik antardaerah, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Eri mencontohkan keberhasilan Kota Pekanbaru yang mampu meningkatkan PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun setelah mengadopsi berbagai inovasi dari daerah lain.
Menutup Rakernas, Eri kembali menegaskan komitmen seluruh anggota APEKSI untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat.
"Kami siap sebagai wali kota yang tergabung di dalam APEKSI untuk memastikan Program Strategis Nasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden," pungkasnya. (fred)
