JATIMPOS.CO// MOJOKERTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 194 perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kegiatan berlangsung di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/11/2026).

Pemusnahan dipimpin Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi, S.H., M.H. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala seksi, kasubag, pegawai Kejari, serta perwakilan Pengadilan Negeri, Lapas Mojokerto, Polres Mojokerto, dan Dinas Kesehatan Mojokerto.

Dalam laporannya, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) Kejari Kabupaten Mojokerto, Dinneke Absari Yoesanti, S.H., M.H., menyampaikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 194 perkara tindak pidana umum periode Agustus hingga Oktober 2026.

Barang bukti tersebut didominasi perkara narkotika dan kesehatan. Tercatat sebanyak 69 perkara narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat total 333,776 gram serta ganja sebanyak 1.512 gram.

Selain itu, terdapat 20 perkara tindak pidana kesehatan dengan barang bukti mencapai 105.671 butir pil Double L.

Barang bukti lainnya berasal dari 50 perkara pencurian, 11 perkara perjudian, empat perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE), empat perkara kesusilaan, serta empat perkara perlindungan anak.

Selanjutnya, terdapat lima perkara pemalsuan mata uang, satu perkara pemalsuan surat, satu perkara pembunuhan, dua perkara pemerasan dan pengancaman, serta empat perkara penadahan dan penerbitan atau pencetakan.

Barang bukti juga berasal dari tiga perkara pengeroyokan, tiga perkara penggelapan, empat perkara penipuan, tiga perkara perbuatan curang, dua perkara pornografi, serta empat perkara terkait senjata api dan senjata tajam.

Dinneke menjelaskan, pemusnahan dilakukan dengan sejumlah metode, mulai dari dihancurkan, dipukul, dibakar, direndam dalam air, hingga ditimbun dengan tanah. Langkah tersebut dilakukan agar barang bukti tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali.

Sementara itu, Kajari Kabupaten Mojokerto Fauzi menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, putusan pengadilan dapat menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya, dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dimusnahkan.

“Yang kita laksanakan hari ini adalah pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, pelaksanaannya merupakan tindak lanjut dari perintah pengadilan,” jelas Fauzi.

Ia juga menerangkan, barang bukti yang diputuskan dirampas untuk negara memiliki mekanisme penanganan berbeda. Barang-barang tersebut dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya menjadi penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Fauzi menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemusnahan barang bukti. Ia mempersilakan para tamu undangan menyaksikan langsung proses tersebut untuk memastikan barang bukti yang dimusnahkan sesuai dengan putusan pengadilan dan laporan yang disampaikan.

“Kami berusaha terbuka apa adanya. Silakan dipantau bersama, sehingga barang bukti yang dimusnahkan benar-benar sesuai dengan rincian dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (din)