JATIMPOS.CO//MOJOKERTO – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Hidayat menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Kelurahan Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan pengurus pondok pesantren, pengasuh, ustaz, guru sekolah swasta, hingga masyarakat sekitar. Aspirasi yang muncul di antaranya terkait ketidaksesuaian data desil, kesejahteraan guru swasta, dan persoalan perizinan UMKM.

Hidayat mengatakan, salah satu keluhan masyarakat berkaitan dengan penempatan desil yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya. Ia mencontohkan warga yang seharusnya masuk desil 4, tetapi tercatat dalam desil 9.

Menurutnya, ketidaksesuaian tersebut menjadi beban bagi masyarakat. Terlebih, sebagian warga belum mengetahui mekanisme untuk mengajukan perubahan data agar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kita tadi memberikan penjelasan, ada ruang untuk sanggahan, bisa melalui offline dan online. Dan kami siap bantu untuk mengkomunikasikan dengan BPS maupun dinas sosial,” kata Hidayat.

Ia juga meminta Dinas Sosial lebih responsif dalam melayani masyarakat yang mengajukan sanggahan terkait penempatan desil. Menurutnya, proses tersebut perlu mendapat perhatian agar warga memperoleh pelayanan yang semestinya.

Selain persoalan desil, aspirasi juga datang dari kalangan guru sekolah swasta, terutama jenjang SMA dan SMK. Hidayat menilai perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta selama ini belum optimal dibandingkan sekolah negeri.

Ia menyebut guru swasta memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka, termasuk melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG).

“Guru swasta di yayasan-yayasan ini punya peran penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka pemerintah harus hadir, terutama aspirasinya adalah agar ada TPG yang adil yang bisa dinikmati oleh guru swasta,” ujarnya.

Hidayat juga menyoroti kondisi fisik sekolah swasta yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, guru di lapangan mengeluhkan perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang kerap terjadi setiap pergantian menteri.

Persoalan lain yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hidayat menyebut, pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam mengurus sertifikasi halal, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Keluhan-keluhan soal mengurus sertifikasi halal yang masih berbayar, mengurus BPOM yang masih sulit dijangkau, mengurus NIB yang masih belum familiar. Apalagi terkait dengan persoalan permodalan,” ungkapnya.

Hidayat menilai, pendampingan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan dukungan agar mampu menghadapi persaingan dan mengembangkan usahanya.

Ia menyebut UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Timur, terutama dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, pihaknya akan mendukung upaya peningkatan kapasitas UMKM, khususnya di Mojokerto.

“Oleh karena itu kita akan support, kita akan dorong agar UMKM di Mojokerto terutama bisa naik kelas,” pungkasnya. (zen)