JATIMPOS.CO//KOTA PASURUAN – Pemerintah Kota Pasuruan memperkuat langkah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan harga, pengamanan pasokan, serta kelancaran distribusi guna melindungi daya beli masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan bertema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Inklusi Keuangan, dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan” tersebut dipimpin Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo. Kegiatan dihadiri Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Forkopimda, kepala OPD, serta perwakilan BI Malang, OJK Malang, Perum Bulog, dan PT Pertamina Patra Niaga Cabang Malang.
Dalam arahannya, Adi menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama menjelang periode peningkatan konsumsi akhir tahun.
"Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis. Operasi pasar berkala, pemantauan harga, serta koordinasi lintas instansi terus kami lakukan," ujar Adi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Pasuruan selama Januari hingga Oktober 2026 bergerak fluktuatif, tetapi relatif terkendali. Tekanan harga terjadi menjelang Idulfitri 1447 Hijriah dan kembali muncul pada Oktober akibat kemarau panjang yang memengaruhi harga beras serta aneka cabai.
Untuk mengantisipasi gejolak tersebut, TPID menjalankan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upayanya meliputi pasar murah, pengamanan stok pangan, kerja sama antardaerah, serta penyampaian informasi harga melalui situs resmi TPID.
Sejumlah komoditas menjadi perhatian karena berkontribusi terhadap tekanan inflasi, di antaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, daging sapi, dan daging ayam ras. Pemkot juga mendorong produksi pangan lokal melalui program urban farming serta memperkuat pasokan dari daerah lain karena Pasuruan bukan merupakan wilayah produsen utama seluruh komoditas tersebut.
Selain pengendalian harga, Pemkot memperluas akses keuangan masyarakat melalui TPAKD. Bersama OJK, pemerintah mendorong literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat serta pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan keuangan formal yang legal, aman, dan terjangkau.
Perluasan pembiayaan juga diarahkan untuk menyediakan alternatif permodalan bagi UMKM agar tidak bergantung pada rentenir maupun pinjaman daring ilegal. Pemkot turut mendorong kebiasaan menabung sejak dini bagi pelajar melalui kerja sama dengan perbankan.
Pada sektor digitalisasi, evaluasi mencatat capaian indeks realisasi kecepatan motor daerah sebesar 98,50 persen. Pemkot berencana memperluas transaksi nontunai untuk pembayaran pajak daerah, retribusi, dan layanan publik berbasis QRIS, termasuk pembayaran retribusi parkir.
Adi menyampaikan apresiasi kepada BI, OJK, Bulog, Pertamina, BPS, Kejaksaan Negeri, Satgas Pangan Polres Pasuruan Kota, serta perbankan atas dukungan dalam memperkuat perekonomian daerah.
Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menjaga ketahanan pangan, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya itu sekaligus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada periode 2029–2030 serta penurunan tingkat pengangguran terbuka.
"Sinergi antardaerah dan antarlembaga merupakan kunci utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan," tegasnya.
Melalui HLM ini, Pemkot Pasuruan berharap menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi terpadu yang dapat diterapkan pada akhir 2026. Hasilnya akan menjadi landasan kebijakan pengendalian inflasi, perluasan inklusi keuangan, dan percepatan digitalisasi daerah pada 2027. (shl)
