JATIMPOS.CO/PONOROGO – Terobosan baru dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam memperluas sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Untuk pertama kalinya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) masuk dalam jajaran perangkat daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2027.
Dinas yang dipimpin Jamus Kunto Purnomo tersebut memperoleh alokasi sekitar Rp 1,223 miliar atau sekitar 6 persen dari total pagu DBHCHT Kabupaten Ponorogo 2027 yang mencapai Rp 20,395 miliar.
Masuknya DPUPKP dalam skema pendanaan DBHCHT menjadi langkah strategis Pemkab Ponorogo untuk mengoptimalkan sumber anggaran daerah, sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Terobosan tersebut mengemuka dalam Rapat Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Sinergitas Pengelolaan DBHCHT Tahun 2027 yang dipimpin langsung Plt Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, SH, di Hotel Aria Centra Surabaya, Senin (9/11/2026) hingga Selasa (10/11/2026).
Dalam forum yang juga melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, disepakati bahwa pemanfaatan DBHCHT dapat mengakomodasi program prioritas daerah, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur.
“DBHCHT akan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah,” terang Lisdyarita.
Bunda Lis menegaskan, pengelolaan DBHCHT tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap program harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata.
“Pemanfaatan DBHCHT harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran,” tegasnya.
Ada tiga fokus utama pemanfaatan DBHCHT yang menjadi perhatian Pemkab Ponorogo. Yakni peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta pengawasan cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal.
Menurut Lisdyarita, perencanaan program juga harus mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah, termasuk keberlangsungan ekosistem usaha tembakau yang melibatkan petani, buruh tani hingga pekerja pabrik rokok.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari DBHCHT dimanfaatkan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Ponorogo,” tandasnya.
Dalam pembahasan tersebut, penyempurnaan rancangan kegiatan dan penganggaran DBHCHT 2027 juga mengacu pada lima prinsip. Mulai dari kebutuhan riil daerah, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, validitas data penerima manfaat, kesiapan pelaksanaan kegiatan, hingga komitmen monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Pemanfaatan DBHCHT sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya misi kelima RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025–2029 tentang peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah.
Melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, Pemkab Ponorogo berharap perencanaan DBHCHT 2027 semakin terarah dan pelaksanaannya memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Melalui sinergi ini, perencanaan DBHCHT 2027 akan semakin terarah, pelaksanaannya semakin optimal, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Lisdyarita.
Selain DPUPKP, sembilan perangkat daerah lainnya yang terlibat dalam pengelolaan DBHCHT Ponorogo adalah Dinas Kesehatan, RSUD Bantarangin, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial P3A, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
Masuknya DPUPKP dalam pengelolaan DBHCHT menjadi peluang baru bagi Ponorogo untuk memperkuat pembangunan infrastruktur melalui optimalisasi dana yang selama ini lebih banyak diarahkan pada sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pengawasan cukai.(nur).
