JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbarui basis data, hingga menangani tunggakan pajak melalui pendampingan hukum.
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Potensi Pajak Daerah sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun dan Kejari Kabupaten Madiun di RM Icha Orient Tarzan, Caruban, Kamis (12/11/2026). Kegiatan menghadirkan Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro sebagai narasumber.
Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam optimalisasi pajak daerah, khususnya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, optimalisasi pajak daerah menjadi kebutuhan penting di tengah keterbatasan fiskal daerah. Sebab, penerimaan pajak memiliki kontribusi besar terhadap PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Dengan keterbatasan fiskal, sumber PAD kita hampir 41 persen berasal dari pajak. Karena itu, harus kita optimalkan. Kalau tidak, kemampuan PAD kita bisa berkurang, sementara kita ingin memberikan pelayanan terbaik, baik secara fisik maupun nonfisik. Semua itu membutuhkan anggaran," ujar Hari Wuryanto.
Berdasarkan target APBD 2026, pendapatan daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp 1,818 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan mencapai Rp 436,54 miliar atau sekitar 24 persen. Adapun target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 181,04 miliar atau 41,47 persen dari total PAD.
Menurut Hari Wuryanto, proporsi PAD tersebut menunjukkan perlunya upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Setelah penandatanganan kerja sama, Pemkab Madiun akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat melalui camat, kepala desa, dan perangkat desa. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami kewajiban membayar pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan.
"Setelah ini, kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat melalui pemangku wilayah, termasuk camat, kepala desa, dan perangkatnya. Pajak merupakan kewajiban masyarakat. Kalau tidak diberikan pemahaman, mereka juga tidak akan paham," katanya.
Hari Wuryanto berharap PAD Kabupaten Madiun pada 2027 meningkat sekitar 6 hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperbesar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro mengatakan, salah satu risiko dalam pengelolaan pajak adalah tidak tercapainya target penerimaan. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi, memberikan kemudahan pembayaran, serta memperbarui data wajib pajak dan objek pajak.
"Data yang lama harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja," ujarnya.
Selain meningkatkan kepatuhan, Kejari juga mendorong penanganan tunggakan pajak melalui pendekatan nonlitigasi atau di luar pengadilan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pembinaan, pemanggilan, pemberian peringatan, hingga penagihan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Achmad menegaskan, pemungutan pajak harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan Bapenda sebagai leading sector. Petugas diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat secara humanis dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum.
"Yang terpenting, masyarakat diberikan pemahaman agar secara humanis dan taat hukum dapat memenuhi kewajibannya. Jangan sampai pemungutan pajak dilakukan tanpa dasar hukum," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Kejari Kabupaten Madiun juga menyerahkan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) kepada Bupati Madiun terkait penyesuaian pidana pokok dalam sejumlah peraturan daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Madiun berharap pengelolaan pajak daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi penerimaan pajak diharapkan mampu memperkuat PAD sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Madiun menuju daerah Bersahaja. (jum).
