JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen guna meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan strategi kreatif yang tidak memberatkan masyarakat kecil.
Langkah ini diambil dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memperluas lini bisnis daerah, alih-alih mengambil jalan pintas melalui kenaikan tarif pajak atau retribusi.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jember terkait pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis pada Senin (22/06/2026). Dan semua fraksi di dewan memberikan catatan dan masukan yang konstruktif demi kemajuan pembangunan di Jember.
Dalam keterangannya, Gus Fawait menyampaikan bahwa Kabupaten Jember saat ini menjadi salah satu daerah percontohan di Jawa Timur yang berhasil membuktikan bahwa peningkatan PAD bisa berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat.
"Komitmen Pemkab Jember tetap konsisten sampai hari ini. Jember mungkin menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang PAD-nya terus merangkak naik, namun tanpa harus menaikkan beban pajak maupun retribusi bagi warga. Kuncinya ada pada optimalisasi. Kita akan memperluas dan menambahi lini bisnis baru pada BUMD kita demi mendongkrak pendapatan daerah secara mandiri," kata Bupati Jember Gus Fawait.
Selain fokus pada pos pendapatan makro, arah kebijakan anggaran Pemkab Jember juga dirancang agar menyentuh langsung para pelaku ekonomi akar rumput. Keperpihakan ini diwujudkan melalui serangkaian program nyata yang menyasar sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga pedagang keliling atau walijo.
Pembangunan Food Street: Menjadi pusat kuliner terpadu sekaligus simbol keperpihakan nyata pemerintah dalam memfasilitasi tempat usaha yang layak bagi UMKM dan PKL. Program Gerobak Cinta: Bantuan sarana usaha yang estetik dan fungsional untuk meningkatkan daya saing pedagang kecil. Insentif Bunga Pinjaman (Rencana 2027): Subsidi bunga pinjaman yang disiapkan khusus bagi UMKM, PKL, dan walijo agar mereka bisa mendapatkan permodalan yang sehat tanpa terjerat bunga tinggi.
Menjawab sorotan dewan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), pemerintah daerah menekankan bahwa evaluasi mendalam terus dilakukan dari sisi perencanaan. Ke depan, proses perencanaan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan diperluas dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat agar serapan anggaran lebih presisi dan tepat sasaran.
Faktanya, luas lahan LP2B di Jember justru mencatatkan tren kenaikan. Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen menjaga lumbung pangan, Pemkab Jember saat ini tengah menghitung skema insentif khusus untuk ketahanan pangan yang akan segera diumumkan.
Regulasi ketahanan pangan ini juga dipastikan akan berjalan cepat karena disinergikan langsung dengan agenda prioritas nasional,seperti program Korporasi Desa Berbasis Kawasan Mitra Pangan (KDKMP) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terakhir, Gus Fawait juga memberikan respons bijak terkait dinamika sosial berupa aksi unjuk rasa yang belakangan ini terjadi di Jember. Pemerintah melihat hal tersebut sebagai indikator bahwa iklim demokrasi di Jember berjalan dengan sangat sehat.
"Demo itu ada sisi positifnya, salah satunya menghidupkan ekonomi para PKL di sekitar lokasi. Selamat berdemo, silakan salurkan aspirasi, namun tetap jaga diri, jaga aset Jember, dan jangan sampai kisruh. Jika dilakukan dengan damai dan tertib, hal ini justru ikut mendorong perputaran ekonomi yang baik bagi Jember," tutupnya.
Seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD ini dipastikan akan diadopsi dan diintegrasikan ke dalam Perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2026 serta penyusunan APBD murni tahun anggaran 2027 demi mewujudkan Jember yang lebih maju dan berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. (Ari)
