DEWAN

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengucapan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, masa bakti 2019 - 2024 digelar di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Rabu (21/08).

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan Nota Penjelasan tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Jombang, Kamis (1/8/2019). Rapat Paipurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang Drs. H. Joko Triono.

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Sebanyak 50 orang anggota DPRD Jombang terpilih periode 2019-2024, Rabu (21/8/2019) dilantik di ruang sidang paripurna DPRD Jombang.

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 disahkan menjadi Perda definitif, Rabu (31/7/2019).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-74 DPRD Kabupaten Mojokerto gelar rapat paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di ruang Graha Wichesa, Jumat (16/8/2019).

JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna, Senin (29/7/2019).

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Sebanyak 8 Fraksi di DPRD Jombang setujui Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 dan 3 Raperda Partisipatif Kabupaten Jombang Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Perda.

JATIMPOS.CO/TUBAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Tuban Periode 2019-2024.

JATIMPOS.CO//JOMBANG- DPRD Jombang periode 2014-2019 nampaknya menggenjot rapat paripurna merampungkan Raperda sebelum berakhir masa jabatan pada tanggal 21 Agustus 2019 mendatang. Menjawab nota penjelasan Bupati Jombang tentang Perubahan APBD Tahun 2019 pada Kamis kemarin (1/8/2019). Kemudian keesokan harinya, Jum'at (2/8/2019) DPRD Menggelar Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2019.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Proyek pembangunan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terancam gagal dikerjakan. Hal ini terjadi karena Anggaran dari Pemerintah Pusat belum ada serta peraturan presiden (Perpres) yang mengatur tentang anggaran pembangunan Pasar Pon juga belum ada.