DEWAN

JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Peringkat ke-386 dari 420 kabupaten/kota se-Indonesia dalam indeks kinerja pengelolaan sampah 2025 bukan sekadar angka bagi Pimpinan DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad. Bagi dia, capaian itu adalah alarm keras yang menuntut aksi nyata, bukan sekadar klarifikasi.

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Proses pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto kembali menjadi sorotan. Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Gabungan LSM Mojokerto, Kamis (26/2/2026), guna memastikan kelengkapan tahapan administrasi sebelum dibawa ke forum paripurna.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK — Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek berlanjut dalam rapat paripurna DPRD, Senin (2/3/2026).

JATIMPOS.CO//PAMEKASAN – DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (25/2/2026), dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

JATIMPOS.CO/​MOJOKERTO – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe B Mojokerto, Senin (2/3/2026).

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Semangat melindungi pekerja di daerahnya, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menginisiasi Perda Perlindungan Pekerja. Harapannya dengan adanya peraturan daerah ini perlindungan pekerja bisa berlangsung lebih masif lagi, tidak hanya menyasar pekerja formal saja, namun juga menyasar kepada pekerja non formal. 

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto kembali menegaskan dukungannya terhadap rencana pemindahan ibu kota kabupaten.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek mulai mengoptimalkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan memperluas perlindungan bagi pekerja formal maupun informal di wilayah setempat,.

JATIMPOS.CO//NGANJUK – Delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi agenda penting DPRD Kabupaten Nganjuk dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah. Regulasi yang dibahas mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pengelolaan aset serta penataan ruang wilayah.

JATIMPOS.CO/PASURUAN – Para anggota DPRD Kabupaten kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menjemput aspirasi warga secara langsung. Kegiatan ini merupakan agenda reses masa persidangan kedua tahun anggaran 2025/2026 selama tiga hari, terhitung sejak 23 hingga 25 Februari 2026.