DEWAN

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN — DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD Tahun 2026, Senin (13/4/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja sektor layanan dasar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan wilayah.

JATIMPOS.CO/KOTA PASURUAN - DPRD Kota Pasuruan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II yang digelar terbuka, Sabtu (11/04/2026). Rekomendasi tersebut menitikberatkan pada evaluasi kinerja pemerintah daerah serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

JATIMPOS. CO/ MOJOKERTO — Komisi III DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait guna membahas kebijakan Bantuan Operasional Siswa Daerah (BOSDA) serta hibah bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Diruang rapat DPRD Kota Mojokerto Kamis (9/4/2026)

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menilai pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut belum sepenuhnya inklusif, karena belum menjangkau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menilai kinerja fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun anggaran 2025 cukup kuat, namun menegaskan bahwa capaian tersebut harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur menargetkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dapat rampung pada Agustus 2026 mendatang.

JATIMPOS. CO/ KOTA MOJOKERTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan capaian indikator dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator.

JATIMPOS.CO//SURABAYA - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas maraknya kasus dugaan perdagangan orang (human trafficking) yang terjadi di apartemen kawasan Jalan Kalisari, Kusuma Bangsa, Rabu (8/4/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi D, dr Akmarawita Kadir, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, mulai dari Polrestabes Surabaya, DP3A-BP2KB, manajemen Apartemen, Dispendukcapil, Satpol PP, hingga Camat Genteng.