JATIMPOS.CO//PASURUAN - Pemerintah Kota Pasuruan menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Dengan proyeksi pendapatan Rp794,75 miliar dan kebutuhan belanja mencapai Rp920,54 miliar, rancangan anggaran tersebut mencatat defisit Rp125,78 miliar. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif menetapkan program serta memastikan anggaran terserap pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Gambaran kemampuan keuangan daerah itu disampaikan Wali Kota Pasuruan, Dr. H. Adi Wibowo, S.T.P., M.Si., dalam Rapat Paripurna I DPRD Kota Pasuruan dengan agenda penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2027, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pasuruan H.M. Toyib, S.H., dan dihadiri 17 dari total 30 anggota dewan. Jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum sehingga agenda penyampaian nota keuangan dapat dilaksanakan.
Dalam pemaparannya, Adi menyebutkan proyeksi pendapatan daerah 2027 sebesar Rp794.755.259.559. Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp8,57 miliar dibandingkan APBD 2026 yang tercatat Rp803.329.794.733,09.
Penurunan pendapatan itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan fiskal. Pemerintah dituntut meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus mengendalikan pengeluaran agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.
Adi menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, perencanaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan terukur. Setiap program perlu memiliki sasaran yang jelas, sehingga penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Adi.
Dari sisi belanja, RAPBD 2027 mengalokasikan anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp814,51 miliar, belanja modal Rp104,02 miliar, serta belanja tidak terduga Rp2 miliar.
Untuk menutup defisit, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan melalui sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp88,72 miliar dan pencairan dana cadangan Rp37,05 miliar.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Pasuruan menetapkan penguatan peran sektor industri dan perdagangan sebagai tema pembangunan 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, memperluas aktivitas ekonomi, serta membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat.
Sejumlah prioritas pembangunan disiapkan, meliputi peningkatan kualitas tenaga kerja, mutu produk olahan, infrastruktur perdagangan, penurunan angka stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM pendukung pariwisata, pengembangan kelembagaan ekonomi, serta peningkatan peran pemuda.
Dukungan anggaran untuk infrastruktur perdagangan direncanakan mencapai Rp72,28 miliar. Sementara itu, program penanganan stunting memperoleh alokasi Rp27,61 miliar. Pada sektor pendidikan, pemerintah menganggarkan Rp209,97 miliar atau setara 22,81 persen dari total belanja daerah.
Nota keuangan tersebut juga mencatat belanja pegawai sebesar 37,72 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 30,93 persen. Kedua komponen itu menjadi perhatian dalam pembahasan pemenuhan ketentuan belanja wajib atau mandatory spending, dengan mempertimbangkan kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat dalam APBN 2027.
Wali Kota yang akrab disapa Mas Adi itu menyampaikan bahwa arah pembangunan tidak semata-mata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga ketepatan dalam memilih program dan mengukur hasilnya.
“Fokus pembangunan harus tetap diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh prioritas harus disusun berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ia berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif dengan memperhatikan berbagai masukan dan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan APBD yang realistis, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan secara optimal. Keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan untuk semakin memperkuat efektivitas belanja, bukan mengurangi komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat,” pungkas Adi. (shl)
