JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN — Pemerintah Kabupaten Madiun memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 mencapai Rp 1,88 triliun atau meningkat sekitar 4 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp 1,807 triliun. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, sementara DPRD mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
Proyeksi pendapatan tersebut disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (14/10/2026).
Hari Wur mengatakan, penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian anggaran akan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat serta program strategis nasional.
“Pendapatan memang ada kenaikan, tetapi kita akan mendahulukan kebutuhan wajib masyarakat. Termasuk mendukung program strategis nasional,” kata Hari Wur.
Ia menjelaskan, sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian menjadi prioritas dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Madiun. Pemkab juga berupaya mempercepat pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis agar dapat dituntaskan pada 2027, lebih awal dari target nasional pada 2029.
“Supaya kita bisa lebih awal mengetahui kondisi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, Hari Wur berharap pemerintah pusat menambah alokasi transfer ke daerah. Usulan tersebut telah disampaikan bersama pemerintah kabupaten lainnya melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Meski demikian, Pemkab Madiun tetap menyusun anggaran berdasarkan alokasi transfer yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hari juga memastikan pemerintah daerah siap memenuhi ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah pada 2027.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono meminta kenaikan pendapatan daerah diikuti pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, terutama untuk memperbaiki jalan desa dan ruas jalan kabupaten yang membutuhkan penanganan.
“Banyak jalan desa maupun jalan ruas kabupaten yang perlu perhatian. Karena itu, kita tekankan untuk 2027 ini pada infrastruktur jalan,” kata Fery.
Menurut Fery, perbaikan jalan harus menjadi perhatian agar manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga meminta Pemkab Madiun mengantisipasi perubahan harga material konstruksi yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek fisik.
Fery menilai persoalan pelaksanaan pembangunan pada 2026 tidak boleh terulang. Karena itu, ia mendorong pembahasan dan persetujuan APBD 2027 dapat diselesaikan lebih awal sehingga pekerjaan fisik dan belanja modal bisa segera direalisasikan.
“Kita mengharapkan APBD diketok di awal. Kejadian pada 2026 ini tidak boleh terulang di 2027. Harus ada antisipasi,” tegasnya. (jum).
