JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti pengurangan anggaran pada sejumlah urusan pemerintahan dalam Perubahan APBD 2026. Salah satu yang menjadi perhatian yakni anggaran pendidikan yang disebut berkurang hingga Rp986 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim H. Makin Abbas, Lc., M.A. saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD Jatim 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, (18/8/2026).
Makin mengatakan pengurangan anggaran juga terjadi pada sejumlah urusan yang berkaitan langsung dengan penguatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Selain pendidikan, anggaran pertanian berkurang Rp56,3 miliar dan kelautan serta perikanan berkurang Rp25,3 miliar.
“Pendidikan dikurangi sebesar 986 miliar rupiah; Pertanian dikurangi sebesar 56.3 miliar rupiah; Kelautan dan Perikanan dikurangi sebesar 25.3 miliar rupiah,” kata Makin.
PKB juga mencatat pengurangan anggaran pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar Rp12,4 miliar, tenaga kerja Rp6 miliar, pangan Rp2,9 miliar, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp1,2 miliar.
Makin meminta Pemprov Jatim memberikan penjelasan mengenai alasan pengurangan alokasi pada sejumlah urusan tersebut. Menurutnya, sektor-sektor tersebut berkaitan dengan penguatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.
“Mohon penjelasan mengenai alasan penurunan alokasi belanja di setiap urusan pemerintahan penting ini,” ujarnya.
Sorotan tersebut disampaikan PKB di tengah kenaikan total Belanja Daerah dalam Perubahan APBD 2026 dari Rp27,23 triliun menjadi Rp29,87 triliun atau bertambah sekitar Rp2,64 triliun.
PKB juga mencermati dominasi Belanja Operasi yang mencapai 73,8 persen, sementara Belanja Modal berada di angka 7,2 persen. Meski Belanja Modal naik dari Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun, PKB menilai porsinya masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan investasi pembangunan.
“Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Provinsi bersama Komisi-komisi terkait untuk secara cermat melakukan pembahasan agar APBD Provinsi Jawa Timur terhindar dari sifat ‘rutin oriented’ dan terus mendorong investasi pembangunan jangka panjang,” tegas Makin.
PKB juga mengingatkan tambahan anggaran harus dibarengi kinerja organisasi perangkat daerah dan perencanaan yang matang. Hal itu penting karena realisasi Belanja Modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen.
“Jika tidak, anggaran tersebut hanya akan berujung menjadi SiLPA,” pungkas Makin. (zen)
