JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, perusahaan daerah yang terus merugi dan tidak produktif perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan Blegur menanggapi langkah pemerintah pusat yang melakukan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi.
"Pemerintah Pusat hari ini melihat BUMN dalam konteks efisiensi anggaran. Presiden memangkas jumlah BUMN dari 1.700 menjadi sekitar 300-an, termasuk anak dan cucu perusahaannya. Langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi Pemprov Jatim untuk melakukan efisiensi serupa pada BUMD-nya," kata Blegur di Surabaya, Senin (3/8/2026).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan DPRD Jatim telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD untuk mengkaji kinerja seluruh perusahaan milik daerah. Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap BUMD mampu menjalankan tujuan awal pembentukannya, yakni menghasilkan keuntungan yang berdampak pada peningkatan PAD.
Menurut Blegur, keberadaan BUMD tidak semestinya menjadi beban keuangan daerah. Sebaliknya, perusahaan daerah harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan melalui dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah.
"Akad dan itikad BUMD itu untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, artinya harus surplus. Tapi kalau yang stagnan atau stuck, saya menyarankan untuk dievaluasi total atau bahkan ditutup," tegasnya.
Ia menilai mempertahankan BUMD yang tidak menghasilkan keuntungan hanya akan membebani APBD. Pasalnya, berbagai kebutuhan operasional seperti gaji pegawai, biaya listrik, hingga pemeliharaan aset tetap harus dibiayai meski perusahaan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Karena itu, Blegur berpandangan anggaran yang selama ini digunakan untuk menopang operasional BUMD yang terus merugi sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Anggaran operasional itu lebih baik dialihkan untuk pembangunan sekolah SMA, fasilitas pendidikan, atau infrastruktur publik lainnya. Kalau BUMD ini bisa profit dan memberikan dividen untuk PAD, tentu tidak masalah. Namun jika tidak bisa, ya ikuti arahan Presiden: tutup saja," ujarnya. (zen)
