JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Permasalahan Polindes dan keberlanjutan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sorotan dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur Sumardi di Balai Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Minggu (26/7/2026).
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan bantuan untuk Polindes, harapan agar insentif guru PAUD kembali diberikan, hingga dukungan sarana pendidikan berupa Alat Permainan Edukatif (APE).
Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan irigasi pertanian, kebutuhan pompa listrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM), penanganan sampah, serta penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menanggapi aspirasi tersebut, Sumardi mengatakan persoalan Polindes menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
"Ini menjadi perhatian khusus karena terkait dengan Polindes ini juga menjadi bagian dari kesehatan warga yang dikelola oleh masyarakat desa sini. Persoalan kesehatan tentu sangat perlu menjadi perhatian supaya nanti ada pertolongan pertama kalau ada masyarakat yang sakit. Ini menjadi atensi untuk penanganan Polindes," ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Selain Polindes, Sumardi juga menyoroti aspirasi guru PAUD yang mengeluhkan tidak lagi menerima insentif seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, para pendidik PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pendidikan anak sejak usia dini.
"Kita tahu sendiri kondisi fiskal kita seperti ini. Namun, tetap nanti akan kita sampaikan supaya ada perhatian. Teman-teman PAUD ini pendidik, mereka juga garda terdepan terhadap pendidikan anak-anak kita walaupun di tingkat PAUD. Mudah-mudahan nanti ada solusi di tengah kondisi fiskal yang ada," katanya.
Usai kegiatan reses, Sumardi juga menerima tambahan masukan dari masyarakat terkait pengembangan UMKM, sosialisasi persoalan hukum, hingga edukasi mengenai aturan adopsi anak.
Ia mengungkapkan, sejumlah pelaku UMKM di Desa Balongsari mulai berkembang dan membutuhkan pendampingan agar usahanya semakin maju. Karena itu, dirinya membuka peluang untuk memfasilitasi pembinaan maupun pelatihan bagi para pelaku usaha.
"Nanti kita tata bersama-sama. Kalau memang perlu dilakukan pelatihan atau pembinaan, ayo kita fasilitasi bersama supaya UMKM di sini semakin berdaya dan memiliki kreativitas yang lebih baik," ucapnya.
Terkait persoalan hukum yang disampaikan warga, Sumardi mendorong masyarakat untuk tidak ragu berkonsultasi dengan pemerintah desa maupun menyampaikan persoalan tersebut kepadanya agar dapat diarahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga menilai sosialisasi mengenai prosedur adopsi anak perlu ditingkatkan karena masih ditemukan masyarakat yang belum memahami ketentuan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Lebih baik kita ikuti aturan yang ada supaya bisa mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari. Masyarakat juga meminta adanya sosialisasi mengenai hal tersebut," pungkasnya. (zen)
