JATIMPOS.CO//SURABAYA – Di balik pesatnya perkembangan kawasan Surabaya Barat dengan deretan perumahan modern dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, masih tersimpan persoalan mendasar yang dirasakan warga di sejumlah wilayah perkampungan. Infrastruktur lingkungan yang belum memadai serta ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi dua isu utama yang mencuat dalam berbagai pertemuan warga dengan anggota DPRD Surabaya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, mengungkapkan bahwa keluhan tersebut terus berulang dalam berbagai agenda reses maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat secara langsung. Menurutnya, warga di kawasan Sambikerep, Benowo, dan beberapa wilayah lain di Surabaya Barat masih membutuhkan perhatian serius terkait pembangunan infrastruktur dasar.
“Pembangunan jalan lingkungan, perbaikan jalan umum, hingga pembangunan gorong-gorong masih menjadi kebutuhan utama yang banyak disampaikan warga. Masih ada sejumlah kawasan yang belum tersentuh pembangunan secara optimal,” kata Josiah, Kamis (11/6/2026).
Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Di satu sisi, Surabaya Barat dikenal sebagai kawasan dengan pertumbuhan perumahan yang pesat. Namun di sisi lain, sejumlah kampung masih menghadapi persoalan akses jalan dan drainase yang belum memadai.
Josiah menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah agar pemerataan pembangunan dapat benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Di satu sisi ada kawasan perumahan yang berkembang sangat pesat, tetapi di sisi lain masih ada kampung yang membutuhkan infrastruktur dasar. Kesenjangan seperti ini perlu mendapat perhatian agar pembangunan berjalan lebih merata,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, masalah akurasi data bansos juga menjadi sorotan. Berdasarkan aspirasi yang diterima, banyak warga mengaku kesulitan memperoleh bantuan karena masuk kategori desil yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Menurut Josiah, sistem pendataan saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi ekonomi riil masyarakat. Ia menemukan sejumlah kasus warga yang tinggal di rumah yang terlihat layak secara fisik, namun sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau meninggalnya anggota keluarga yang menjadi sumber penghasilan utama.
“Kami menemukan fenomena yang saya sebut sebagai ‘sangkar emas’. Rumahnya terlihat bagus karena merupakan warisan atau aset lama keluarga, tetapi kondisi ekonominya justru sedang terpuruk. Mereka akhirnya tidak masuk kategori penerima bantuan,” jelasnya.
Fenomena tersebut, lanjutnya, ditemukan di beberapa wilayah seperti Benowo dan Jeruk. Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pendataan desil agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Josiah juga meminta evaluasi terhadap program Beasiswa Pemuda Tangguh agar benar-benar menjangkau pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Seluruh usulan pembangunan maupun perbaikan data sosial, kata dia, akan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan dibahas bersama perangkat daerah terkait dalam penyusunan APBD mendatang. Ia berharap kebutuhan warga Surabaya Barat tidak hanya tercatat sebagai aspirasi, tetapi dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang konkret sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (fred)
