JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PPP, Zeiniye, menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk “Cerdas Spiritual, Indah dalam Silaturahmi” yang menyasar kalangan pesantren, guru ngaji, serta alumni pesantren.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program DPRD Jawa Timur dalam memperkuat peran masyarakat berbasis keagamaan di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa.
Zeiniye yang juga anggota DPRD Fraksi PPP menyampaikan bahwa materi sosialisasi kali ini difokuskan pada penguatan nilai-nilai spiritualisme, khususnya bagi para tokoh agama dan pendidik yang memiliki peran strategis di lingkungan masyarakat.
" Ini adalah bentuk program kami di DPRD Provinsi. Hari ini kami mengangkat tema cerdas spiritual karena pesertanya adalah pengasuh pondok pesantren, guru ngaji, dan alumni pesantren," ujar Zeiniye, Senin (20/04/2026).
Menurutnya, penguatan spiritual menjadi sangat penting di tengah kondisi bangsa yang diwarnai dengan keterbatasan anggaran di berbagai tingkatan pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa postur anggaran saat ini mengalami tekanan akibat adanya program prioritas nasional yang berdampak pada pengurangan anggaran di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
" Kondisi ini tentu bisa menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Maka dari itu, penguatan spiritualitas menjadi penting sebagai daya dorong agar masyarakat tetap kuat dan tidak mudah goyah," ungkapnya.
Zeiniye menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, khususnya para tokoh agama, dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keterbatasan tersebut.
" Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan anggaran. Perlu ada kolaborasi antara guru ngaji, tenaga pengajar, dan pengasuh pesantren untuk bersama-sama menjaga kondisi masyarakat tetap kondusif," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap para tokoh masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait kondisi yang sedang dihadapi pemerintah.
" Harapannya, tokoh-tokoh ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga Bondowoso tetap dalam kondisi yang baik dan kondusif," imbuhnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Zeiniye menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Timur, melainkan secara nasional di seluruh daerah di Indonesia.
" Efisiensi ini terjadi di semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Maka strateginya adalah menentukan skala prioritas dalam pembangunan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus menjadi prioritas utama, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta jalan dan jembatan sebagai akses utama masyarakat.
" Yang sifatnya bukan urusan wajib bisa ditunda dulu. Kita dahulukan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, dalam hal dukungan terhadap daerah, Zeiniye menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran melalui penyerapan aspirasi masyarakat saat reses yang kemudian dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir).
" Ketika reses, kami menyerap usulan masyarakat terkait pembangunan. Itu kemudian kami angkat menjadi pokir yang disinergikan dengan musrenbang hingga masuk dalam APBD Provinsi," pungkasnya.(Eko)
