JATIMPOS.CO/SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur mengkaji pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus sektor pangan guna memperkuat tata kelola dan distribusi komoditas di daerah.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengatakan pengelolaan pangan saat ini dinilai belum optimal karena masih berada dalam struktur BUMD dengan lini usaha yang beragam.
“Jika itu dikelola oleh BUMD yang memang khusus menangani pangan, saya kira hasilnya akan jauh lebih baik. Selama ini BUMD pangan kita itu masih tercampur-campur,” kata Lilik Hendarwati, Minggu (19/4/2026).
Menurut dia, Jawa Timur memerlukan entitas yang berfungsi menghubungkan rantai pasok dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.
Ia menilai model pengelolaan seperti PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) di DKI Jakarta dapat menjadi referensi dalam memperkuat sistem logistik pangan di Jawa Timur.
Lilik juga menyinggung pengelolaan Pasar Induk Puspa Agro yang dinilai belum maksimal dalam mendukung distribusi pangan, meski telah memiliki infrastruktur yang memadai.
Menurutnya, pengelolaan BUMD pangan memerlukan fokus dan pembagian fungsi yang jelas, mulai dari pengumpulan hasil produksi, distribusi, hingga pemasaran.
“Fokusnya harus satu, tidak tercampur-campur seperti BUMD sekarang yang jualan sembako, jualan rumah, apartemen, sampai pergudangan. Jika dikelola secara khusus, hasilnya pasti beda. Ada yang khusus mengumpulkan pasokan dari bawah, ada bagian marketing-nya, dan ada bagian penjualannya. Itu akan lebih intens untuk menyelesaikan masalah pangan,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai penguatan sistem pangan daerah penting seiring posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional, termasuk potensi suplai ke wilayah lain. (zen)
