JATIMPOS.CO//SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginstruksikan camat dan lurah agar memperketat izin pengawasan izin usaha warga asal luar Surabaya, sebagai upaya antisipasi dampak PHK massal yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

"Jadi tolong amankan Surabaya. Harus kita akui kuenya (daya beli) memang turun, karena ada PHK, tapi kita harus tetap jaga orang Surabaya. Tolong kontrolnya yang kuat,” Wali Kota Risma saat memberikan pengarahan kepada Kepala OPD dan Camat di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9/2020).

Wali Kota terbaik no.3 dunia ini menginstruksikan jajarannya melakukan kontrol di lapangan. Terutama bagi pelaku usaha warga luar kota yang tidak memiliki izin berusaha. Langkah tersebut dilakukan agar warga Surabaya yang memiliki usaha bisa tetap berjalan.

Menurut dia, Surabaya basisnya adalah jasa dan perdagangan. Sementara itu, sekitar 92 dari 100 persen usaha di Surabaya tergolong kecil dan menengah. Namun, permasalahannya adalah kota-kota sekitar Surabaya sebagian besar adalah industri.

“Di sekitar kita itu ada kawasan industri yang dia berhubungan dengan ekspor. Kalau ekspor itu turun maka produktivitasnya ikut turun bahkan berhenti. Karena ekspor turun, sehingga terjadi PHK, atau pengurangan pegawai,” ungkap dia.

Tentunya jika terjadi PHK, maka hal itu berdampak pula pada menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga menyebabkan persaingan dunia usaha di bawah akan semakin ketat. “Meskipun kita kondisinya bagus tidak resesi tapi kuenya (daya beli) kan berkurang. Jadi kalau itu UMKM warga Surabaya langsung kasih izin,” kata Wali Kota Risma.

Kepada jajarannya, ia pun mencontohkan, misalnya di lapangan ditemukan sebuah warung permanen kondisinya bagus, jika pemiliknya itu warga Surabaya beri mereka izin gratis. Namun, jika pemilik usaha itu bukan warga Surabaya dan belum memiliki izin, maka harus ditindak tegas.

“Jadi kita harus tegas, karena kue kita juga turun. Surabaya ekonominya masih positif, tapi kenapa mereka tidak bisa makan? Karena kuenya semakin sedikit dan diserobot orang luar,” jelasnya.

Bahkan, untuk memasifkan pengawasan izin usaha di lapangan, Pemkot Surabaya bakal menambah anggota Satpol PP yang bertugas di tiap kecamatan. Tentunya upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk menjaga warga Surabaya agar usaha mereka tetap menghasilkan. (*).


TERPOPULER