JATIMPOS.CO//SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mencari jalan keluar di tengah tekanan fiskal yang kian terasa. Salah satu opsi yang kini dikaji serius adalah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP), sebagai strategi menjaga kesinambungan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.
Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami penerapan skema tersebut sebelum benar-benar diimplementasikan. Ia menegaskan pentingnya pembahasan bersama DPRD agar kebijakan yang diambil tetap terukur dan sesuai kebutuhan kota.
“Kita masih mempelajari dengan KPBU-AP. Nanti akan kami koordinasikan dengan DPRD supaya perbaikan infrastruktur bisa tetap berjalan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Menurut Eri, kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan cukup berat. Penurunan sejumlah sumber pendapatan, seperti Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), berdampak signifikan terhadap kapasitas anggaran. Bahkan, ia menyebut total penurunan anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Data tahun 2026 menunjukkan penerimaan DBH CHT Surabaya sebesar Rp29,327 miliar, turun tajam dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp56,724 miliar. Penurunan sebesar 48,3 persen ini memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian prioritas belanja.
Di tengah situasi tersebut, Pemkot dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan program sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pendidikan gratis, dan layanan kesehatan gratis, atau mempercepat pembangunan infrastruktur seperti perbaikan dan pelapisan ulang jalan.
“Kita tidak ingin menghentikan pembangunan, tapi di sisi lain program sosial juga harus tetap berjalan. Ini yang sedang kita timbang dengan sangat hati-hati,” kata Eri.
Ia memastikan seluruh opsi akan dibahas secara terbuka bersama DPRD. Skema KPBU-AP dinilai dapat menjadi solusi alternatif karena memungkinkan proyek tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah secara langsung di awal.
Dengan pendekatan ini, Pemkot berharap dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlanjutan program sosial, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal di tengah keterbatasan fiskal. (fred)
