JATIMPOS.CO/SURABAYA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Jumat (17/10/2025). Pada kunjungan itu, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik Pemkot Surabaya disebut paling cepat dari kota-kota lainnya di Indonesia; simulasi pengurusan selesai sekitar 15 menit.
“Tadi kami hitung waktunya, kami muter (melihat pelayanan lainnya) lalu balik lagi kira-kira 15 menit lebih 20 detik dan kami menemukan (pengurusannya) sudah selesai. Jadi selamat kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) dan kepala dinasnya, mampu membuat pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, dan tidak ada pungli, bahkan gratis ya,” kata Menteri Maruarar.
Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mendampingi peninjauan. Layanan PBG yang ditilik antara lain untuk renovasi rumah/Rutilahu.
Di samping itu, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan, adanya MPP Siola ini bermanfaat untuk masyarakat. Menurut Tito, jika masyarakat harus mengurus dari satu kantor ke kantor lainnya, akan memakan banyak waktu.
“Maka, adanya MPP ini, semua outlet-outlet untuk membuat paspor, Dukcapil, membuat KK, termasuk pengurusan PBG itu semua di sini,” sebut Tito.
Tito menyebut saat ini telah terbentuk 289 MPP di Indonesia. Di Jawa Timur, 35 dari 38 kabupaten/kota sudah memiliki MPP. “Masih ada yang belum, akan terus kita dorong,” terangnya.
Menurut dia, MPP berkontribusi pada layanan yang lebih cepat, transparan, dan mengurangi potensi korupsi.
Agar mutu layanan meningkat merata, Tito mendorong integrasi digital pusat–daerah. Ia mencontohkan koneksi persetujuan teknis (Pertek) PUPR, integrasi program nasional SIMBG ke daerah, serta keterhubungan dengan OSS untuk perizinan usaha. Langkah ini diharapkan membuat alur perizinan tidak parsial dan lebih mudah diakses publik.
“Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan. Kemudian PUPR juga ada program nasional SIMBG, nah ini perlu juga dikoneksikan ke daerah-daerah supaya nggak parsial. Dan juga ada OSS untuk perizinan usaha yang dikelola oleh kementerian investasi, dan nanti Pak Maruarar akan koordinasikan ke tingkat pusat supaya daerah terkoneksi dan lebih mudah,” pungkasnya. (fred)
