JATIMPOS.CO//BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima audiensi Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER) untuk membahas kemacetan di Pelabuhan Ketapang yang kerap menghambat aktivitas angkutan logistik. Pertemuan berlangsung di Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Wospo Tondo Wicaksono, Ketua KSOP Tanjungwangi Kolonel Mar. Amrul Adriansyah, Department Head Operasional dan Teknik Armada ASDP Ketapang Didi Juliansah, perwakilan Pelindo, serta jajaran terkait.
Sehari sebelumnya, Rabu (14/10/2026), para sopir truk menggelar aksi di Kantor Pemkab Banyuwangi. Mereka meminta bertemu langsung dengan Bupati Ipuk untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi selama beraktivitas di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Dalam audiensi tersebut, para pihak membahas sejumlah persoalan dan menyepakati beberapa usulan untuk meningkatkan pelayanan serta mendukung kelancaran penyeberangan. Salah satunya, pemberlakuan time table atau jadwal keberangkatan secara tepat waktu.
Apabila terjadi pelanggaran jadwal, KSOP akan memberikan teguran dan penalti. Selain itu, muncul usulan pemberian kompensasi oleh pengelola pelabuhan apabila keterlambatan keberangkatan melebihi 12 jam, kecuali jika disebabkan faktor alam atau cuaca.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, para pengemudi menyampaikan pengalaman mereka di lapangan, terutama ketika kemacetan terjadi di sekitar pelabuhan.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua saling terbuka. Ada solusi yang dihasilkan dan nantinya kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat,” kata Ipuk.
Usai audiensi, Ipuk mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Surat tersebut berisi sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan di Pelabuhan Ketapang.
Usulan itu meliputi pelebaran jalan nasional menuju pelabuhan serta percepatan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah mengajukan permohonan penambahan kapal berukuran besar pada lintasan penyeberangan Jawa–Bali kepada Kementerian Perhubungan.
“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kita mohon support ke provinsi dan kementerian agar ada solusi yang diberikan,” ujar Ipuk.
Perwakilan GAPIBER, Muhlasin (39), mengaku lega setelah mendengar tanggapan bupati dan memperoleh kesepakatan dalam audiensi tersebut. Ia berharap kesepakatan itu dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki pelayanan dan mengatasi kemacetan di Pelabuhan Ketapang.
“Alhamdulillah, kita pulang membawa hasil dan bisa memberi kabar bahagia ke teman-teman jika sudah ada kesepakatan. Terima kasih banyak, Ibu Bupati, atas dukungannya,” ujar Muhlasin. (Ren)
